Viral ‘Kartel Kremasi’ di Jakbar, Wagub DKI Minta Pengusaha Tak Cari Untung

Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta memberi peringatan kepada pengusaha dan para pemilik yayasan agar tidak mencari keuntungan dengan menaikkan harga kremasi di masa pandemi COVID-19. Hal ini menyusul laporan warga Jakarta Barat soal dugaan praktik kartel kremasi.

“Kami sampaikan kepada seluruh pihak swasta yayasan atau kelompok masyarakat yang memiliki usaha kremasi mohon di masa sulit seperti ini, di masa kita berjuang melawan pandemi COVID. Adanya virus yang merupakan musibah bagi kita semua mohon semua jangan mencoba mencari keuntungan yang berlebihan di masa pandemi ini dengan matok tarif harga yang di luar kewajaran,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (19/7/2021).

Riza mengimbau agar pengusaha dapat menentukan tarif pelayanan kremasi sewajarnya. Dia meminta agar seluruh pihak dapat saling membantu menghadapi pandemi Corona.

“Jadi kami minta pihak swasta, pihak yayasan manapun yang memiliki usaha kremasi supaya membuat tarif harga yang wajar, yang sesuai, yang terjangkau. Justru kita harapkan bisa membantu sesama kita yang sedang sulit. Bukan sebaliknya mengambil keuntungan dengan mematok harga setinggi-tingginya,” ujarnya.

Riza juga mengatakan saat ini Pemprov DKI berencana menyiapkan fasilitas krematorium. Hal ini demi memfasilitasi krematorium bagi warga dengan harga terjangkau.

“Pemprov tidak punya tempat kremasi (jadi) sedang dipelajari supaya kita bisa mengendalikan dengan baik, memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat ke depannya. Sedang dipelajari,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan kartel kremasi disampaikan melalui pesan berantai yang viral di masyarakat. Pesan berantai itu bertajuk ‘diperas kartel Kremasi. Isinya adalah curhat seorang warga Jakarta Barat.

Warga itu mengaku ditawari bantuan mencarikan krematorium untuk ibunya yang meninggal karena COVID-19 oleh seorang yang disebut sebagai petugas Dinas Pemakaman. Oknum tersebut mengatakan kremasi bisa dilakukan dengan tarif Rp 45-65 juta di luar Jakarta.

Warga itu pun mengeluhkan harga kremasi yang sampai puluhan juta rupiah karena sebelumnya jenazah sang kakak dikremasi dengan biaya tak sampai Rp 10 juta. Peristiwa itu disebut terjadi pada 12 Juli 2021.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta telah menelusuri laporan warga tersebut. Hasilnya, pihaknya memastikan petugasnya tidak menerima pengantaran jenazah ke luar kota pascalonjakan kasus COVID-19 di Jakarta.

“Kami telah menelusuri bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, petugas kami tidak ada yang mengantar jenazah kremasi ke luar Jakarta. Jenazah yang dikremasi di Karawang di bawa sendiri oleh pihak keluarga,” ungkap Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta Suzi Marsitawati dalam keterangan tertulis Pemprov DKI, Minggu (18/7/2021).

Dia menepis petugas Palang Hitam Distamhut Provinsi DKI Jakarta jadi calo. Menurut Suzi, petugas Distamhut hanya memberikan informasi kepada RS maupun pihak keluarga terkait lokasi kremasi swasta yang menerima jenazah COVID-19 di luar Jakarta dan tidak melakukan pengantaran jenazah ke luar kota karena meningkatnya pelayanan pemakaman di dalam kota.

“Petugas kami hanya menginformasikan bahwa krematorium di Jakarta tidak menerima kremasi jenazah COVID-19 dan yang dapat menerima adalah krematorium di luar Jakarta,” katanya.

(dwia/dwia)

Terima kasih telah membaca artikel

Viral ‘Kartel Kremasi’ di Jakbar, Wagub DKI Minta Pengusaha Tak Cari Untung