New York –

Nuansa berbeda terasa dari pidato Republik Vanuatu di Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat. Pidato Vanuatu kini sama sekali tidak menyinggung isu Papua.

Sidang Majelis Umum dengan jatah Vanuatu berbicara digelar di Markas PBB, New York, AS, Jumat (23/9/2022). Pidato Vanuatu disampaikan langsung Presiden Nikenike Vurobaravu.

Presiden Vanuatu, seperti dalam pidato yang diunggah di situs resmi PBB, tidak menyinggung isu Papua di Sesi Debat Umum PBB yang mana ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam catatan detikcom, kritik Vanuatu ke Indonesia soal dugaan pelanggaran HAM di Papua sudah dilontarkan sejak 2016.

Kritik terakhir Vanuatu ke Indonesia soal isu Papua disampaikan di Sidang Majelis Umum 2021 oleh Bob Loughman. Saat itu dia menuding ada pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua Barat.

Lalu, apa yang disampaikan Nikenike Vurobaravu di Sidang Majelis Umum PBB 2022 yang sama sekali tidak menyinggung isu Papua?

Dalam pidatonya, Nikenike Vurobaravu mengungkit negaranya yang mulai pulih secara perlahan dari pandemi COVID-19. Selain itu, Vanuatu juga menyinggung isu krisis iklim dan dia menyebut dunia membutuhkan aksi yang lebih ambisius untuk mengatasinya.

Lebih lanjut Vanuatu menyinggung bahaya nuklir terhadap manusia dan seluruh spesies bumi. Bahaya ini, katanya, diperparah dengan kondisi di Ukraina yang menimbulkan efek domino seperti menambah parah krisis pangan.

Kondisi dalam negeri Vanuatu selama pandemi COVID-19 kemudian disinggung lagi Vurobaravu dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Menurutnya, pandemi mengajarkan pentingnya ketercakupan digital.

“Sulit bagi banyak siswa untuk mendapatkan kelas online minimnya konektivitas. Saya yakin fenomena ini tidak hanya dialami Vanuatu tetapi juga di negara berkembang lainnya,” kata Nikenike Vurobaravu.

Di ujung pidatonya, Vanuatu menyinggung klaim kolonial terkait wilayah kedaulatan perairan mereka.

“Masalah yang masih rumit sejak kemerdekaan kami adalah klaim kolonial yang tidak dapat dibenarkan atas perairan tradisional kami yang berdaulat,” kata Vurobaravu.

“Dalam kontkes ini masalah utama keamanan dan politik negara saya yakni klaim ilegal atas kepulauan Mattew dan Hunter,” imbunya yang menutup pernyataannya dengan ajakan bersatu demi kebaikan kemanusiaan.

(gbr/dek)