Bangkok –

Ratusan demonstran berkumpul di Ibu Kota Thailand, Bangkok pada Sabtu malam untuk menuntut pihak berwenang membebaskan pemimpin protes dari penjara. Aksi ini menentang perintah yang melarang pertemuan publik di kota itu.

Dilansir Reuters, Minggu (7/3/2021) sebuah gerakan protes yang dipimpin oleh pemuda yang tahun lalu menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan reformasi yang kuat. Pengadilan Thailand baru-baru ini menolak permintaan jaminan untuk beberapa pemimpin protes yang dipenjara.

“Bebaskan teman-teman kita,” teriak para pengunjuk rasa serentak, saat mereka berkumpul di depan pengadilan pidana yang dikelilingi kawat berduri. Sebuah truk meriam air terlihat di belakang gerbang lapangan.

“Hapus 112,” kata mereka, mengacu pada hukum lese majeste Thailand, atau Pasal 112 dalam hukum pidana Thailand, yang melarang siapa pun menghina atau mencemarkan nama baik raja.

Beberapa pengunjuk rasa membakar foto raja di rapat umum. Kelompok terpisah juga memimpin dua protes lainnya di lokasi lain di Bangkok.

Sebelumnya pada hari Sabtu, polisi memperingatkan pengunjuk rasa bahwa mereka berisiko ditangkap. Polisi mungkin akan menggunakan tindakan yang lebih keras jika pengunjuk rasa menjadi tidak patuh.

“Protes itu ilegal. Siapapun yang bergabung atau mengundang orang lain untuk bergabung melanggar hukum,” kata wakil komisaris Biro Kepolisian Metropolitan Bangkok, Piya Tavichai dalam jumpa pers.

Polisi menggunakan peluru karet untuk pertama kalinya Minggu lalu, serta menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa. Sekitar 10 pengunjuk rasa dan 26 polisi terluka dalam peristiwa itu.

Dalam podcast pada Sabtu pagi, Perdana Menteri mendesak warga Thailand untuk menghormati hukum dan menghindari konflik.

“Kita harus saling mencintai dan bersatu, tidak terpecah, dan menghormati hukum,” kata Prayuth, yang pertama kali berkuasa setelah memimpin kudeta militer pada 2014.

Istana Kerajaan menolak untuk secara langsung mengomentari protes tersebut, tetapi Prayuth dan pejabat pemerintah mengatakan bahwa kritik terhadap raja itu melanggar hukum dan tidak pantas.

(lir/lir)