Jakarta –

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih kurangnya dokter spesialis di Indonesia. Ia menuturkan perubahan sistem pendidikan dokter spesialis menjadi hospital based perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Persoalan kekurangan dokter spesialis menjadi hal yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi layanan kesehatan pada masyarakat. Banyak alat medis yang sudah dikirim ke daerah-daerah, namun berakhir ‘sia-sia’ karena tidak ada dokter spesialis yang mengoperasikannya.

“Itu sudah kita mulai. Hospital based adalah pendidikan dokter spesialis yang dilakukan kerja sama antara rumah sakit pendidikan utama dengan kolegium. Karena hampir 80 tahun merdeka itu dokter spesialis kita jauh dari cukup,” kata Menkes Budi dalam acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (24/4/2024).

“Kita bagi-bagi alat hampir nggak ada kabupaten kota yang spesialisnya lengkap. Untuk mengisi kebutuhan dokter spesialis itu butuh sekitar 15-20 tahun,” sambungnya.

Menkes Budi mengatakan bahwa masalah kekurangan dokter spesialis ini dilatarbelakangi banyak faktor. Misalnya seperti pendidikan dokter yang mahal, sulitnya untuk masuk, dan sedikitnya jumlah tempat pendidikan kedokteran.

Ia juga menyoroti sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia yang begitu berbeda bila dibandingkan dengan negara lain. Ia membandingkan bahwa calon dokter spesialis di luar negeri masih bisa berpraktik dan mendapatkan gaji walaupun dalam proses pendidikan.

“Sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia, mungkin satu-satunya di dunia, itu yang harus berhenti dulu jadi dokter, melamar ke perguruan tinggi, bayar uang kuliah selama empat tahun nggak ada income, begitu lulus baru bisa kerja lagi,” kata Menkes Budi.

“Pendidikan dokter spesialis di seluruh dunia nggak perlu berhenti, dia tetap bekerja, dia nggak usah bayar uang kuliah karena pendidikannya tidak dilakukan perguruan tinggi, tapi dilakukan kolegium oleh masing-masing rumah sakit yang membutuhkan,” tandasnya.