Jakarta –

Elektabilitas Partai Gerindra meningkat dibandingkan partai politik lain pendukung pemerintah. Dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis hari ini, tingkat keterpilihan partai besutan Prabowo Subianto ini mencapai 12,8%, sedangkan sebelumnya, yakni pada April 2021 hanya sebesar 9,7%.

“Lagi-lagi polanya menarik dibandingkan pendukung pemerintah yang lain. Di saat tren kepuasan (terhadap) pemerintah menurun, justru Gerindra elektabilitasnya meningkat,” ucap Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).

Dalam survei tersebut, elektabilitas tertinggi ditempati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 24,4%. Setelah Gerindra, ada Partai Golkar dan Demokrat dengan capaian sebesar 9%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 8,2%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 7%, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 3,9%.

Berikutnya, Partai NasDem (3,5%), Partai Amanat Nasional/PAN (2,2%), Partai Persatuan Indonesia/Perindo (1%), Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura (0,7%), Partai Solidaritas Indonesia (0,4%), Partai Bulan Bintang/PBB (0,2%), Partai Berkarya dan Gelora (masing-masing 0,1%), Partai Garuda dan PKPI (0%), serta lainnya (0,4). Adapun yang tidak menjawab sebanyak 17%.

Sementara itu, sebelumnya pada survei pada April 2021, elektabilitas PDIP sebesar 27,5%, kemudian diikuti Golkar sebesar 10,7%, PKB sebesar 9,8%, Gerindra sebesar 9,7%, PKS sebesar 8,2%, Demokrat sebanyak 7,5%, PPP meraih 3,8%, PAN sebesar 2,2%, dan NasDem sebanyak 1,7%.

Burhan berpendapat, tingkat keterpilihan Gerindra mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan partai lainnya. Hal ini, kata dia, lantaran publik belum menganggapnya sebagai pendukung pemerintah.

“Di mata memori publik, Gerindra belum dianggap sebagai partai pendukung pemerintah meskipun kebijakan pemerintah dibawa ke parlemen selalu diamankan Gerindra,” jelasnya.

Ia melanjutkan, PDIP mengalami defisit lantaran terpengaruh dengan menyusutnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam survei itu, kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah berkurang sekitar 5% daripada riset sebelumnya.

“Salah satu penjelasannya (turunnya elektabilitas PDIP) adalah approval terhadap pemerintah waktu survei dilakukan memang sedang turun. Karena turun, dampaknya paling banyak, ya, ke PDIP,” paparnya.

“Ada dampak ke partai pemerintah lain, misalnya Golkar, tapi dampaknya kecil. Golkar hanya turun kurang dari 1%. (Efek ke partai pro pemerintah) yang lain (juga) kecil. PKB juga turun, tapi cuma 1%. Yang paling banyak terdampak adalah PDIP,” tambahnya.

Sementara itu, politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, berbeda pendapat. Baginya, sangat sulit mempersepsikan Gerindra berada di luar pemerintahan karena publik tahu beberapa kader Gerindra menjabat sebagai menteri.

“Tidak mungkin orang tidak ngeh (paham) Pak Prabowo sudah Menteri Pertahanan, Pak Sandiaga juga,” katanya.

Ia mengatakan, meningkatnya elektabilitas partainya tidak terlepas dari peran Prabowo selaku ketua umum.

“Sejak awal pandemi, (Pak Prabowo) aktif datangkan vaksin, obat-obatan, dirikan rumah sakit-rumah sakit darurat.”

Selain itu, kata dia, Prabowo juga memberi instruksi khusus kepada kader-kader Gerindra. Para anggota yang duduk di legislatif diminta untuk aktif ke daerah pemilihan (dapil) dan membantu masyarakat terdampak COVID-19 menggunakan sumber daya yang dimiliki.

“Kita ada 78 di DPR, ribuan di provinsi, kabupaten. Kalau semua turun, pasti ada dampak ke orang yang disurvei karena merasakan ada orang yang turun langsung membantu mereka,” tandasnya.

Sebagai informasi, survei bertema evaluasi publik terhadap penanganan pandemi, vaksinasi, dan elektoral terkini itu diselenggarakan pada 30 Juli-4 Agustus 2021. Riset melibatkan 1.220 sampel yang telah memiliki hak pilih dari seluruh provinsi di Indonesia secara proporsional.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dan diwawancara secara langsung. Adapun rata-rata simpangan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sementara itu, kualitas kontrol terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih dan tidak didapati kesalahan berarti.

(mul/mpr)