Didin S Damanhuri berpendapat serupa. Ia menyebut soal rencana pemerintah menambah utang luar negeri sebanyak Rp 600 triliun pada 2024. Ia juga mengungkapkan soal anggaran bansos di APBN 2024 naik 12,02 persen dibanding realisasi 2023, yaitu Rp 496,8 triliun, melampaui dana bansos saat pandemi COVID-19.

“Saya dapat informasi terkait bansos, dampaknya terhadap penambahan utang luar negeri. Makanya, kalau di podcast yang Faisal Basri bicara itu, menurut Faisal ya jangan-jangan Sri Mulyani akan ikut terjerat pidana,” terang Didin kepada detikX.

Namun, apabila Sri Mulyani mundur, kata Didin, dampak langsungnya adalah sentimen negatif investor yang selama ini terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia. Sentimen negatif ini berdampak kepada gejolak kurs, capital inflow, bahkan capital outflow.

“Gejolak di pasar uang dan pasar modal akan terjadi dengan sentimen negatif itu. Artinya, pelaku pasar modal akan menarik portofolionya, atau misalnya ada penundaan realisasi proyek pembangunan, nah itu semua ujung-ujungnya inflasi. Kurs melemah, daya beli masyarakat menurun, pasokan pangan impor juga bisa terdisrupsi,” jelas Didin.

Lain ekonom lain pula peneliti politik. Menurut Adi Prayitno, kalau para menteri mundur, ya tinggal diganti saja. “Ganti menteri itu bisa dilakukan secepat mungkin. Banyak kok yang mengantre jadi menteri,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika yang mundur hanya satu atau dua menteri, hentakan politiknya tidak akan terlalu terasa. “Kecuali mundurnya itu kolektif, berjemaah, tentu akan menimbulkan efek yang serius. Publik akan menilai itu sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap Jokowi. Seperti mosi tidak percaya kalau di parlemen,” katanya.

Apalagi, katanya, jika pilpres memasuki putaran kedua dan menteri memutuskan mundur pada periode itu. “Kalau mundur di putaran kedua, artinya mau perang total. Kalau mundur sekarang, kan masih ada sembilan bulan sebelum jabatan presiden berakhir. Namun, sekali lagi, selama politik kita masih dikendalikan elite, ada komunikasi antar-elite, mundur-mundur semacam ini hanya sebatas gosip. Pasti ada kalkulasi politik yang rasional,” jelasnya.

Ujang Komarudin juga berpendapat para menteri teknokrat yang diisukan mundur itu mungkin tidak akan betul-betul mundur. “Saya tidak yakin menteri-menteri itu akan mundur kecuali Mahfud. Pak Basuki, misalnya, ke mana-mana ikut Jokowi. Sri Mulyani sudah mengatakan ‘kerja, kerja, kerja’. Bu Retno (Menlu Retno Marsudi) tahu sendiri, sudah dua periode ini dipercaya oleh Jokowi. Jadi saya melihatnya sulit kalau tiga itu mundur, berat secara politik, karena tanggung jawabnya langsung ke Jokowi, bukan partai,” pungkasnya.