Jakarta –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima setidaknya 4.623 aduan tindak pidana korupsi dari masyarakat sepanjang tahun 2022. Paling banyak aduan yang diterima KPK berasal dari wilayah DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam Konferensi Pers Kinerja KPK Tahun 2022. Dia menyebut KPK menerima laporan dari masyarakat soal dugaan korupsi sebanyak 585 kali.

“Selama tahun 2022 KPK telah menerima 4.623 laporan berbagai daerah,” kata Johanis Tanak kepada Wartawan di Gedung Juang KPK, Selasa (27/12/2022).

Dalam grafik yang ditampilkan terlihat Pemprov DKI Jakarta merupakan daerah yang paling banyak membuat aduan ke KPK. Disusul posisi kedua dan ketiga Jawa Barat dan Sumatera Utara.

“Di DKI ada 585 pengaduan, Jawa Barat ada 429 pengaduan dan Sumatera Utara ada 379 pengaduan,” jelas dia.

Kemudian dia memastikan bahwa seluruh laporan itu telah diproses KPK, kecuali yang tidak terindikasi sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Ia menyebut laporan aduan itu bakal ditindak lanjuti baik secara internal maupun internal.

“Dalam artian dalam tahapannya itu ada dilakukan verifikasi kemudian ditindaklanjuti, dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selanjutanya dilimpahkan ke pengadilan,” ujar dia.

Kemudian, dari total aduan itu Tanak menyebut 4.055 aduan telah diverifikasi. Hasilnya, 10 laporan dilakukan tindak lanjut lantaran menyangkut tugas dan fungsi dari lembaga antirasuah tersebut.

Lalu, Tanak mengatakan 1.631 laporan aduan itu ditindaklanjuti dengan dilaksanakan telaah. Hasilnya, 2.414 lapran tidak dapat diteruskan dengan alasan tak lengkap.

“Sedangkan 2.414 laporan belum dapat ditindaklanjuti,” jelas Johanis.

Dalam kesempatan itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Ia memastikan identitas pelapor itu aman, selama tidak dipublikasikan di media.

“Kecuali justru yang terjadi mereka yang mempublikasikan kepada media maupun publik,” pungkas Tanak.

(mha/yld)