Salatiga –

Teddy Sulistio membeberkan deretan kekecewaannya sehingga mengambil langkah untuk mundur dari jabatan Ketua DPC PDIP Kota Salatiga. Ia merasa banyak hal berubah di PDIP termasuk hal komunikasi dengan kader di bawah.

Berikut ini, sederet persoalan internal yang membuat Teddy kecewa dan memilih untuk meletakkan jabatan Ketua DPC PDIP Kota Salatiga:

1. Merasa diabaikan

Teddy menjelaskan soal aturan yang tidak ditegakkan, salah satunya soal aturan Ketua DPC jika keinginan maju sebagai calon kepala daerah harus memiliki minimal 30 persen suara. Ia menyebut dirinya sudah mendapatkan lebih dari itu namun diajak atau ditawari soal itu pun tidak. Teddy menekankan soal komunikasi dari DPP PDIP.

“Ketua DPC mau maju Walikota dia prioritas kalau dia perolehan suaranya minimal 30 persen. Kita 32 persen, terakhir 38 persen. Diajak ngomong lahirnya rekomendasi aja enggak,” kata Teddy Sulistio sebelum berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan DPP PDIP.

“Ada aturan 30 persen minimal, saya ketua DPC maju wali kota aja tidak lho, diajak ngomong aja tidak kok,” tegas Teddy.

Dia kemudian membandingkan soal Komunikasi Tjahjo Kumolo saat menjadi Sekjen PDIP. Saat itu komunikasi berjalan baik termasuk soal rekomendasi.

2. Merasa didiskriminasi

Teddy menyoal soal aturan jabatan Ketua DPRD hanya boleh dua kali periode. Namun menurutnya, di beberapa daerah bisa menjabat tiga periode, sedangkan dia hanya dua periode saja.

“Ini bukan hanya saya ya, ini kan menyangkut penghargaan, kehormatan, di-sliding. Yang ironis, Mas Paryono, almarhum, (di) Kabupaten Boyolali, bisa tiga kali. Wonosobo tiga kali. Edi Tegal dan Teddy Salatiga hanya dua kali. Ada apa? kan nggak boleh diskriminatif,” imbuh mantan Ketua DPRD Kota Salatiga itu.

3. Lobi uang dalam partai

Teddy juga bicara adanya soal lobi uang. Salah satunya ia menyebut adanya tawaran mahar menjadi ketua DPRD Kota Salatiga. Menurutnya hal itu juga dialami Dance Ishak, Ketua DPRD Kota Salatiga saat ini. Namun ia tidak menyebut siapa yang meminta.

“Lobi dan uang itu seperti kentut ya, faktanya aturan tidak jadi panglima. Dance, sekretaris saya, ngomong sama saya, dimintai ratusan juta untuk jadi ketua DPRD. Salatiga dimintai Rp 300 juta apalagi kota besar, nggo apa dhuwite (buat apa uangnya),” katanya.

4. Perlakuan tak sama bagi kader terlibat korupsi

Teddy menyoroti soal Juliari yang dicokok KPK saat menjabat Mensos tapi tidak dipecat dari partai. Padahal Tasdi yang juga ditangkap KPK saat menjabat Bupati Purbalingga langsung dipecat.

“Mas Tasdi Purbalingga, naik jadi Bupati, keseleo, ketangkep KPK, pagi hari langsung DPP pecat. Juliari sampai sekarang tidak dipecat, diskriminatif nggak? Ini apa, Juliari itu siapa, Bambang Pacul itu siapa?” ujarnya.

Selanjutnya: Bambang Pacul rangkap jabatan, Mega dijauhkan dari pendukung