Jakarta –

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar melakukan safari ke sejumlah pemerintahan kabupaten di Provinsi Bali, salah satunya ke Bangli. Lili meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli mempercepat proses sertifikasi aset tanah milik Pemda.

“Pemerintah Kabupaten Bangli relatif lambat. Dari keseluruhan 558 bidang tanah yang tercatat, Bangli hanya mendaftarkan 10 bidang untuk disertifikasi, yang per September 2020 baru terbit 4 (empat) sertifikat,” kata Lili dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2020).

Hal itu disampaikan Lili dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, bertempat di Aula Kantor Bupati Bangli, Jumat, 23 Oktober 2020. Lili juga meminta Pemkab Bangli memaksimalkan untuk menambah pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak.

“Khusus Pemerintah Kabupaten Bangli, KPK mendorong upaya maksimal dalam menambah pendapatan asli daerah, penagihan piutang pajak daerah, serta peningkatan penerimaan pajak melalui kerja sama dengan Bank BPD Bali dalam pemasangan alat rekam transaksi pada hotel, restoran, dan tempat hiburan,” kata Lili.

Tak hanya itu, Lili mengatakan nilai presentase Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemda Bangli menempati posisi terbawah di antara Pemkab-pemkab lain di Provinsi Bali. MCP ini meliputi delapan indikator perbaikan tata kelola pemerintahan yakni perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengembangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Perizinan, Manajemen Aset Daerah, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

“Delapan indikator itu tercakup dalam aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP). Capaian total skor MCP se-Provinsi Bali, per 16 Oktober 2020, adalah 69 persen. Angka ini lebih tinggi dari skor rata-rata nasional yang sebesar 41 persen. Khusus pemda-pemda di Bali, Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung berada pada peringkat teratas dengan skor berturut-turut 84,60 dan 84,06 persen. Sedangkan Kabupaten Bangli berada di posisi terbawah dengan skor 52,55 persen,” ungkapnya.

Untuk itu, Lili mengingatkan bahwa skor MCP Pemkab Bangli yang masih rendah ini harus menjadi pemicu agar perbaikan yang dilakukan lebih optimal. Khususnya terkait pengelolaan internal pemerintahan dan peningkatan perbaikan layanan publik di Kabupaten Bangli.

“Untuk itu, Pemerintah Bangli perlu upaya percepatan sertifikasi aset, penertiban dan penyerahan aset PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) dari pengembang perumahan kepada pemda, optimalkan pendapatan asli daerah termasuk penagihan piutang pajak daerah, implementasikan penguatan tata kelola pemerintahan dengan fokus pada delapan area intervensi terutama penguatan APIP, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan APBD untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Pilkada 2020,” tuturnya Lili.

(ibh/ibh)