Jakarta –

Badan Legislasi (Baleg) DPR memastikan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2024. Namun demikian, sampai sekarang revisi UU MD3 belum pernah dibahas.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek. Dia membenarkan bahwa revisi UU MD3 masuk prolegnas prioritas 2024.

“Revisi UU MD3 memang menjadi salah satu RUU yang masuk prolegnas prioritas 2024, dan setahu saya itu masuk setiap tahun, RUU prioritas tiap tahun,” kata Awiek saat dihubungi, Rabu (3/4/2024).

Meski begitu, dia memastikan sampai saat ini tidak ada kelanjutan berkaitan dengan revisi UU MD3 tersebut. Menurutnya, revisi UU MD3 itu memang diusulkan oleh para anggota DPR sebagai salah satu prolegnas prioritas setiap tahunnya.

“Sampai sekarang tidak ada pembahasan. Sebuah RUU masuk prolegnas prioritas itu hal yang biasa saja, tidak perlu ditanggapi terlalu ini, karena itu sudah masuk tiap tahun, mengantisipasi usulan-usulan itu memang diusulkan oleh anggota setiap tahun, prolegnas prioritas itu kan bisa diubah setiap tahun, dan revisi UU MD3 masuk terus selama 5 tahun itu. Tapi sampai sekarang tidak ada pembahasan,” ucapnya.

Untuk diketahui, UU MD3 salah satu RUU yang masuk ke prolegnas prioritas tahun 2024. UU MD3 sendiri belakangan ramai dibahas oleh sejumlah pihak.

Pasalnya, dalam UU tersebut diatur soal penunjukkan Ketua DPR RI berdasarkan jumlah kursi terbanyak. Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan Pileg 2024, PDIP dan Partai Golkar berada dalam irisan yang sama terkait jumlah kursi yang mungkin didapatkan berdasarkan perolehan suara.

Berikut ini daftar 47 RUU yang masuk prolegnas prioritas tahun 2024:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
14. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
15. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
18. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
19. Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman.
20. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
21. RUU tentang Pertekstilan.
22. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
23. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.
24. Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis
25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
26. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
27. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
28. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
29. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
31. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata
32. Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika
33. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
34. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.
35. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
36. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
37. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
38. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
39. Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045.
40. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
41. Rancangan Undang-Undang tentang Penilai.
42. Rancangan Undang-Undang tentang Persandian.
43. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.
44. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional.
45. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
46. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
47. Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.

(maa/imk)