Jakarta –

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) menyebut dari ketiga pasangan calon yang ada, rakyat bisa menilai mana pasangan yang penuh pertimbangan dan perjodohan.

“Dengan ketiga pasangan lengkap disajikan, rakyat bisa menilai, mana pasangan yg dipilih dengan penuh pertimbangan, mana pasangan yang perjodohannya dadakan. Rakyat bisa menilai mana yang bersatunya menuai puji, dan mana yang bergabungnya memantik kontroversi,” kata Rommy kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

Meski begitu, Rommy mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran. Dia menyebut Prabowo yang akhirnya mendapat pasangan yang sudah lama diidamkan, yakni Gibran sebagai putra presiden.

“PPP mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang telah mendapatkan jodoh yang sudah lama diidamkan, Mas Gibran putra presiden. Dengan demikian, rakyat sudah memiliki pilihannya secara lengkap di 3 pasangan: Anies-Imin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rommy menyebut pasangan Prabowo-Gibran masih menjadi problem dan bisa dipersoalkan. Apa alasannya?

“Lepas dari pilihan mas Gibran, karena ini bisa terjadi akibat Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara hukum problematik, pasangan ini masih potensial dipersoalkan sebagaimana analisis seluruh pakar tata negara. Dua problematika hukum yang akan dihadapi yaitu: perubahan PKPU 19/2023 yg digantikan hanya oleh Nota Dinas tanpa melalui konsultasi dengan DPR RI,” ujar Rommy.

“Serta kemungkinan judicial review-nya di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut tanpa perubahan PKPU 19/2023. Dengan demikian bisa saja setelah ditetapkan KPU sebagai capres dan cawapres, masih akan ada perubahan-perubahan pada pasangan ini sebelum gelaran Pemilu Februari 2024,” sambungnya.

Di sisi lain, Rommy mengatakan lantaran Gibran sosok anak Presiden, maka tak menampik dukungan sang ayah bisa saja terus bergulir. Ia meminta publik untuk mengontrol hal itu supaya tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

“Begitupun karena Mas Gibran ini putra presiden yang secara emosional tentu sulit mempercayai dukungan presiden tidak melekat untuk putranya, publik juga wajib mengontrol potensi abuse of power oknum aparat yang bisa digunakan untuk memenangkan Pemilu,” kata Rommy.

“Baik itu 271 Pj. kepala daerah, aparat penegak hukum, TNI, maupun penyelenggara pemilu. Khusus untuk penyelenggara pemilu, ini harus sangat dicermat keberpihakannya. Karena adanya Nota Dinas yang terbit menggantikan perubahan PKPU 19/2023 ditengarai sejumlah pakar sebagai melanggar ketentuan UU Pemilu,” lanjutnya.

(dwr/eva)