Revisi UU Penyiaran dan Pelemahan Kanalisasi Riset

Jakarta

Upaya advokasi kebijakan publik melalui ruang digital sedang terancam dan berada di ujung tanduk. Rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran memuat substansi yang mengekang kebebasan berekspresi. Larangan terhadap jurnalisme investigatif hingga upaya kontrol konten digital tengah digagas pemerintah dan DPR. Tampaknya, pemerintah tengah mereduksi kebebasan berekspresi yang lagi-lagi mengangkangi konstitusi.

Kebijakan nihil konsultasi publik ini jelas memperlemah ruang ekspresi masyarakat sipil. Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan ruang digital untuk kanalisasi hasil riset masif digunakan. Lembaga riset non pemerintah semakin aktif bermain di ruang digital dan bertransformasi dari pendekatan text-based menjadi digital content-based. Tindakan sepihak pemerintah merevisi UU Penyiaran semakin mempertegas bahwa dalam waktu dekat Orba is back.

Kanalisasi Riset

Paradigma lembaga riset yang terbiasa mempublikasikan hasil penelitian secara tertulis sedang melakukan transformasi ke ruang digital. Sebab, kondisi demografis masyarakat Indonesia berada pada taraf memprihatinkan. Dalam hal literasi membaca, skor PISA (Programme for International Student Assessment) masih menduduki 11 peringkat terbawah dari 81 negara yang didata. Kondisi ini yang akhirnya memaksa sejumlah lembaga riset menempuh jalan shortcut dengan mulai merilis konten di media sosial.

Hasilnya, gagasan riset yang disebarluaskan dalam ruang digital dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Tayangan reels dan feed di Instagram berbagai lembaga riset acap ditayangkan ulang oleh netizen untuk memperkuat pandangan mereka terkait isu tertentu. Kurang lebih aksi ini sama dengan melakukan sitasi dalam penulisan jurnal.

Tak bisa dipungkiri, lembaga riset menghadapi tantangan untuk mengkanalisasikan hasil riset. Sebab, ada hal mulia yang wajib dicapai oleh para peneliti, yakni memastikan outcome riset tercapai. Misalnya, para peneliti kebijakan publik berharap hasil riset mereka dapat ditangkap oleh publik dan teramplifikasikan dalam gerakan yang mempengaruhi kebijakan publik.

Penguatan kewenangan berlebihan pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengatur ruang digital (sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 17 draf revisi UU Penyiaran) akan mengebiri upaya kanalisasi riset. Masalahnya, semampu apa KPI melakukan pengawasan terhadap konten digital? Lembaga ini tidak memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengawasi konten digital dengan demografi kreator yang terlalu luas.

Kiamat Advokasi Riset

Pemerintah tampaknya tidak menyadari kiamat agung yang akan terjadi manakala wacana ini tetap berjalan. Suplai asupan pengetahuan oleh lembaga riset kepada masyarakat jelas akan semakin terbatas. Belum lagi proses verifikasi konten oleh lembaga semungil KPI akan memakan waktu lama dengan proses yang in-efisien. Sejatinya, masyarakat berhak atas asupan pengetahuan bermanfaat yang akhir-akhir ini sulit diperoleh dari TV.

Realitas hari ini, diskursus edukatif di media televisi jauh lebih minim dibandingkan tayangan sinetron azab. KPI hanya fokus pada aktivitas sensor berbasis moral dibandingkan meningkatkan mutu tayangan. Jika revisi UU Penyiaran disahkan tanpa adanya perubahan, kanalisasi dan advokasi riset akan tamat akibat proses sensor akan dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten. Padahal, dalam dunia riset ada peer review yang dilakukan oleh reviewer berkompeten untuk menelaah substansi secara komprehensif.

Pemerintah semestinya paham bahwa kontrol berlebih hanya akan menciptakan destruksi sosial. KPI belum memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melakukan pengawasan terhadap ruang digital secara efektif dan efisien. Kalau penguatan KPI hanya berujung pada penambahan anggaran, tidak ada jaminan bahwa iklim penyiaran di Indonesia akan membaik. Aktivitas review pada konten hasil riset membutuhkan kapabilitas yang mumpuni, bukan sekadar dukungan anggaran maupun penguatan kewenangan semata.

Kultur netizen Indonesia yang memiliki daya dengung kuat adalah potensi nyata untuk kanalisasi hasil riset. Viral based policy yang berkembang belakangan ini merupakan konsekuensi atas terbukanya akses informasi yang mencerdaskan publik. Masyarakat memiliki fondasi informasi yang kuat dalam berargumen, meskipun tidak melalui bacaan tekstual. Dengan pembatasan dan sensor, konten berbasis riset akan berkurang dan memperlemah daya kritis dan daya dengung masyarakat sipil.

Kanalisasi hasil riset pada ruang publik terbukti memiliki daya dorong dan daya ubah yang kuat. Pemerintah akan berubah dan tersentak manakala tekanan publik semakin kuat. Terbaru, tekanan publik yang kuat berdampak pada perubahan kebijakan dan peraturan impor. Daya dengung publik yang sporadis tentu amat diperhitungkan dalam kebijakan publik.

Peningkatan Mutu

Pengawasan pada ruang digital dalam bentuk sensor oleh KPI sejatinya tidak diperlukan. Sebab, proses ini hanya akan memperlemah kreativitas lembaga riset dan content creator untuk melakukan kanalisasi hasil riset. Revisi UU Penyiaran semestinya menjadi momen untuk memperkuat KPI dalam menghasilkan tayangan bermutu dan edukatif. Sebab, selama ini KPI hanya fokus “menyensor Sendy dalam film Spongebob” daripada galak dalam menghadirkan konten edukatif.

UU ini semestinya mewajibkan tayangan publik memuat konten edukatif dengan porsi yang besar. KPI diperkuat dengan kewenangan “menggebuk” stasiun televisi yang rating-based dengan konten tak bermutu. Dengan kewajiban menayangkan tayangan edukatif, ini menjadi pintu masuk bagi lembaga riset untuk melakukan kanalisasi hasil riset kepada publik. Dengan demikian, makan siang gratis beserta tontonan edukatif akan mencerdaskan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Eduardo Edwin Ramda peneliti

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

(mmu/mmu)

Terima kasih telah membaca artikel

Revisi UU Penyiaran dan Pelemahan Kanalisasi Riset