Jakarta –

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK lantaran diduga melanggar etik mendapatkan fasilitas tiket MotoGP Mandalika. Merespons hal tersebut, KPK menyerahkan hal tersebut ke Dewas untuk ditindaklanjuti.

“KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Dewas KPK atas proses tindak lanjut pengaduan ini. Kami mengajak masyarakat untuk tetap menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).

Ali mengatakan KPK yakin Dewas profesional dalam memproses setiap laporan. Dia menyebut Dewas tentu akan membeberkan hasil pemeriksaan laporannya.

“Kami meyakini profesionalitas Dewas dalam memeriksa setiap aduan sesuai ketentuan, mekanisme, dan kewenangan tugasnya yang diatur dalam Pasal 37B UU KPK,” katanya.

“Dewas KPK nantinya tentu juga akan menyampaikan hasil pemeriksaannya, apakah atas pengaduan tersebut terbukti adanya pelanggaran atau tidak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ali juga mengatakan bahwa setiap aduan merupakan suatu bentuk kontrol terhadap proses kerja KPK.

“Setiap pengaduan terhadap insan KPK tentu sebagai bentuk kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Kali ini Lili dilaporkan soal dugaan penerimaan fasilitas tiket untuk menonton MotoGP Mandalika.

Berdasarkan dokumen yang diterima detikcom, Lili dilaporkan atas dugaan penerimaan fasilitas berupa akomodasi hotel hingga tiket MotoGP Mandalika. Penerimaan fasilitas ajang balap motor yang digelar pada 18-20 Maret 2022 itu didapat dari salah satu perusahaan BUMN.

Anggota Dewas Syamsuddin Haris membenarkan soal adanya laporan tersebut. Syamsuddin mengatakan pihaknya tengah mempelajari pengaduan itu.

“Ya benar ada pengaduan terhadap ibu LPS. Saat ini Dewas sedang mempelajari pengaduan tersebut sesuai prosedur operasional baku yang berlaku di Dewas,” kata Syamsuddin saat dimintai konfirmasi, Selasa (12/4).

(azh/yld)