Sleman –

Kegiatan rapat kerja (raker) yang juga diikuti oleh para pimpinan serta pejabat struktural KPK di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuai kritikan. Namun, para pimpinan KPK punya sejumlah jurus menangkal kritik itu dan balas menyindir.

Kritikan salah satunya dilontarkan oleh peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman. Ia mengatakan KPK sendiri itu memiliki fasilitas ruangan di dalam gedungnya yang dapat digunakan secara representatif untuk menyelenggarakan rapat kerja.

“KPK punya dua gedung ya, gedung Merah Putih dan gedung C1 di kuningan. Dua gedung itu sama-sama bisa digunakan untuk rapat kerja bahkan dari dulu juga sudah biasa digunakan untuk rapat kerja itu,” kata Zaenur kepada wartawan, Kamis (28/10).

“Jadi seharusnya kalau sudah ada fasilitas yang dimiliki oleh KPK, tidak perlu KPK menggunakan fasilitas lain yang harus menggunakan biaya. Sehingga sebenarnya anggaran yang digunakan untuk menyewa gedung dan seluruh akomodasi lainnya seperti transportasi dan lain-lain bisa digunakan untuk program kerja lain yang lebih urgen,” urainya.

Selain Pukat UGM, eks pegawai KPK yang dipecat juga melancarkan kritik. Sebut saja Novel Baswedan, Benedictus Siumlala, dan Giri Suprapdiono.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kemudian angkat bicara soal kritikan menggelar rapat kerja di hotel mewah di Yogya.

“(Hotel) Bintang lima kalau tarifnya bintang tiga, kenapa tidak, kan seperti itu. Teman-temen bisa tanya ke pihak hotel berapa KPK membayar untuk kegiatan ini. Kita transparan, terbuka dan semuanya dipertanggungjawabkan,” kata Marwata.

Marwata mengatakan agenda raker di Yogya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ia juga memastikan anggaran yang digunakan tidak melebihi plafon anggaran yang tersedia. Namun, saat ditanya soal berapa anggaran untuk menyewa hotel, Marwata tidak mengetahuinya.

“Itu masih dalam batas-batas plafon anggaran yang kita susun. Pasti, kami tidak mungkin menyelenggarakan suatu kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan,” tegasnya.

Pimpinan KPK itu juga menyebut raker di luar daerah bukan hanya dilakukan oleh lembaganya. Lembaga pemerintahan yang lain juga sering melakukan hal serupa. Raker ini, kata Marwata, juga telah direncanakan sejak jauh-jauh hari.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membalas kritik itu dengan menyebut ada eks pegawai KPK juga ikut kegiatan serupa di tahun sebelumnya. Ghufron lalu menyebut nama-nama eks pegawai KPK yang pernah mengikuti agenda serupa sebelumnya. Di antaranya Giri Suprapdiono, Sujanarko dan mantan Jubir KPK Febri Diansyah.

“Semuanya diikuti oleh struktur. Misalnya Pak Giri dulu Deputi Direktur Dikmas mereka juga ikut, Pak Koko (Sujanarko) juga ikut, Mas Febri sebagai Karo Humas juga ikut,” kata Ghufron.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya…