Jakarta –

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memberi perhatian lebih terkait pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk soal masalah pertanahan. Guspardi kemudian menyinggung ada menteri gagah yang menyebut jika sudah ada aturan dan lain sebagainya maka bisa langsung dilaksanakan.

“Tentang menyukseskan pembangunan IKN, bulan April ini rapat dengan Pak Bambang (eks Kepala OIKN) artinya kami rapat sebelum beliau mengundurkan diri, saya adalah orang yang juga menyorot tentang bagaimana prosesi pelaksanaan pembangunan IKN itu,” kata Guspardi dalam rapat dengan Menteri ATR AHY, Gedung DPR RI, Selasa (11/6/2024).

Guspardi mengatakan ada pembicaraan soal menteri gagah yang menyebut pembangunan di IKN bisa dilaksanakan jika ada aturan. Ia mengatakan pendekatan terkait itu justru akan menimbulkan masalah.

“Salah satu di antaranya adalah masalah pembebasan tanah pak, tadi kawan kami dari Fraksi Golkar pak anu menyatakan ada seorang menteri yang gagah gempita menyatakan ‘kan nggak gampang itu’, mengucapkan memang gampang, kalau sudah ada aturan, sudah ada ini kan, laksanakan,” kata Guspardi.

Ia kemudian mengibaratkan mundurnya Kepala OIKN dengan pembuatan makanan khas Sumatera Barat yang memerlukan api di atas dan di bawah tungkunya. Ia mengatakan Kepala OIKN Bambang Susantono menghadapi dua tekanan dari pimpinan di atas dan masyarakat.

“Ibaratnya artinya apinya ada di atas adalah tekanan dari Pak Presiden ke Pak Bambang, di bawah adalah banyak masalah-masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Intinya yang saya minta bagian dari mensukseskan itu tentu secara arif dan bijaksana, jangan serampangan,” ujar Guspardi.

Ia mengatakan pernyataan menteri terkait tak pas diucapkan ke publik. Ia menyebut semestinya ada pendekatan dialog kepada masyarakat sekitar.

“Ini agak keras memang kalimatnya yang disampaikan oleh Pak Menteri itu, ini menurut saya bahasa yang tidak pas. Oleh karena itu, saya minta kepada Pak Menteri tentu secara arif dan bijaksana dengan masyarakat, dengan apa dialog, ganti untung bukan ganti rugi,” imbuhnya.

(dwr/maa)