Banyuwangi –

Pemkab Banyuwangi kembali mendapat apresiasi. Banyuwangi diganjar penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani Indrawati, melalui Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim.

Penghargaan diberikan lantaran Banyuwangi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak tanggung-tanggung, Opini WTP terhadap LKPD tersebut diraih Banyuwangi sembilan kali beruntun.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jumat (29/10/2021). Selain Gubernur Khofifah, prosesi penyerahan penghargaan juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Jatim, Taukhid serta 38 bupati dan wali kota se-Jatim.

Taukhid mengatakan, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah berupaya keras untuk membuat LKPD dengan wajar, sehingga memperoleh opini tertinggi dari BPK, yakni WTP.

“Alhamdulillah, pada kesempatan LKPD tahun 2020 hampir semua pemerintah daerah di Jatim memperoleh opini WTP,” ujarnya.

Bahkan, jika dirunut sejak 2010, sejauh ini ada 27 pemerintah kabupaten dan kota di Jatim yang memperoleh lima atau enam kali opini WTP dari BPK secara beruntun. Khusus Banyuwangi. Pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini telah memperoleh Opini WTP dari BPK selama sembilan kali berturut-turut.

“Saat ini ada dua pemerintah daerah, yakni Kota Blitar dan Malang yang sudah sepuluh kali berturut-turut. Insyaallah tahun depan pemerintah yang memperoleh Opini WTP sepuluh tahun beruntun akan bertambah. Selain Banyuwangi, ada dua daerah lain yang juga sudah mendapat opini WTP sembilan kali secara beruntun,” beber Taukhid.

Taukhid menambahkan, sebagaimana arahan Menkeu Sri Mulyani, hal terpenting dari Opini WTP adalah opini dari BPK tersebut merepresentasikan pengelolaan keuangan publik yang benar-benar untuk kemakmuran rakyat, dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.