Kekhawatiran Aboe pun direspons Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim. Dalam forum pertemuan rutin ini, Hermawi mengusulkan agar Koalisi Perubahan membuat semacam traktat dengan partai-partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Perjanjian hitam di atas putih diusulkan agar semua partai parlemen—kecuali partai pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka—menjaga komitmen untuk menyukseskan hak angket hingga tahap penyelidikan selesai.

“Tapi kami butuh minimal sekurang-kurangnya PDI Perjuangan untuk bisa menyamakan persepsi, menyamakan materi hak angket, apa saja yang akan diajukan ke rapat paripurna DPR.”

“Minta ini (traktat) buat serius nih, biar nggak main-main. Jangan tahu-tahu tengah jalan mundur,” tutur sumber ini kepada detikX pekan lalu. 

Aboe Bakar, Hermawi, dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid tidak menjawab panggilan telepon ataupun pesan singkat detikX saat dimintai konfirmasi terkait isi pertemuan tersebut. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Mardani Ali Sera menampik soal keragu-raguan partainya menggulirkan hak angket. Mardani bilang PKS sudah sepakat untuk maju hak angket. Hanya, dalam rapat itu, PKS meminta koalisi menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan agar rencana tersebut berjalan mulus.

“Tapi PDI Perjuangan-nya belum nyambung komunikasinya,” ungkap Mardani saat dihubungi melalui telepon WhatsApp pada Jumat, 22 Maret 2024.

Juru bicara PKS Pipin Sopian mengatakan sokongan suara dari PDI Perjuangan memang amat vital untuk memuluskan wacana hak angket. Sebab, syarat persetujuan hak angket minimal didukung lebih dari setengah anggota DPR. Dengan total 575 kursi DPR saat ini, suara PKS, NasDem, dan PKB masih belum cukup. Apabila ditotal, suara ketiganya hanya 167 kursi, sementara yang dibutuhkan minimal 288 kursi.

Dengan tambahan kursi dari PDI Perjuangan, hak angket baru bisa terlaksana. PDI Perjuangan saat ini memiliki 128 kursi. Jika Partai Persatuan Pembangunan—sebagai partai parlemen yang turut mendukung Ganjar-Mahfud—juga ikut memberikan suaranya, akan ada tambahan 19 suara lagi. Dukungan kedua partai ini bisa memuluskan wacana hak angket, yang mula-mulanya digaungkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

“Tapi kami butuh minimal sekurang-kurangnya PDI Perjuangan untuk bisa menyamakan persepsi, menyamakan materi hak angket, apa saja yang akan diajukan ke rapat paripurna DPR,” terang Pipin kepada detikX pada Kamis, 21 Maret 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengungkapkan partainya sudah setuju untuk menggulirkan hak angket. Bahkan beberapa anggota DPR dari Fraksi PKB juga sudah menandatangani komitmen pengajuan hak angket. Prosesnya sekarang tinggal menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Syaiful berharap, dalam waktu dekat, akan ada komunikasi resmi dari PDI Perjuangan dengan Koalisi Perubahan terkait wacana tersebut.

Adapun terkait dengan waktu, Syaiful bilang, Koalisi Perubahan akan mengambil sikap pasif. Koalisi pengusung Anies-Muhaimin itu memilih menunggu PDI Perjuangan yang membuka komunikasi terlebih dahulu. Meski begitu, Syaiful yakin PDI Perjuangan akan serius menggulirkan hak angket. “Kelihatannya sih (PDI Perjuangan) mau (angket), tapi tunggu ya,” jelas Syaiful kepada detikX pada Rabu, 20 Februari lalu.

Wacana hak angket sempat dipandang layu sebelum berkembang setelah pengumuman resmi pemenang pemilu dari Komisi Pemilihan Umum pada Rabu, 20 Februari 2024. Pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang menerima kemenangan Prabowo-Gibran, dianggap sebagai sinyalemen memudarnya wacana angket. Apalagi, dua hari setelah itu, Surya juga menggelar karpet merah untuk Prabowo saat pemenang kontestasi Pilpres 2024 itu berkunjung ke NasDem Tower.