Jakarta –

Ketua DPP PPP Dahlia Umar mengatakan organ relawan politik di Indonesia belum dibatasi dengan aturan yang jelas. Hal itu menyebabkan sejumlah partai politik memiliki pandangan yang buruk terhadap organ relawan.

Hal itu dikatakan Dahlia dalam acara acara diskusi bersama Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi), bertajuk ‘Masih pentingkah relawan di pilpres 2024?’ di Jakarta Timur, Minggu (27/8/2023). Awalnya, Dahlia mencontohkan negara Amerika yang memiliki aturan jelas kepada para relawan poltik.

“Di Amerika itu saya mendatangi beberapa, yang dia punya jaringan relawan jelas sekali aturannya, mereka boleh mengumpulkan dana seperti apa, kemudian mereka dikenai pajak,” ujar Dahlia.

Lebih lanjut, dia membandingkan dengan negara Indonesia yang tidak memiliki aturan jelas kepada unsur relawan politik. Sehingga partai politik memiliki sudut pandang yang buruk terhadap relawan.

“Di Indonesia itu tidak ada (aturan jelas), sehingga selalu ada persepsi yang negatif tentang relawan dari kalangan partai politik,” ujarnya.

Kata dia, unsur relawan juga tidak terikat oleh aturan terkait pendanaan. Di lain pihak, aturan untuk partai politik itu sudah ada dan cukup mengikat, termasuk masalah pendanaan.

“(Parpol) menerima sumbangan, dilaporkan. Kemudian pengeluarannya, apalagi pada saat kampanye itu sangat ketat. Sedangkan relawan tidak ada aturan yang mengikat, untuk relawan kita enggak tahu akuntabilitas keuangan relawan itu,” kata dia.

Untuk itu, ia berharap agar ada aturan yang jelas terhadap unsur relawan politik. Hal itu agar tidak ada penyalahgunaan terhadap unsur relawan.

“Nah itu yang kemudian menjadi catatan hingga sampai saat ini menurut saya PR yang harus diselesaikan,” ungkapnya.

(maa/maa)