PPKM di Surabaya, Ini Beda Aturan Pusat-Daerah & Sanksi Pelanggaran

JakartaForpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Surabaya beserta Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Jawa Timur melakukan sidak pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sebagai hasil sidak yang dilakukan Senin (11/1) di sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di Surabaya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengungkap bahwa masyarakat sudah tertib pada aturan.

“Alhamdulillah dari pantauan kami di pusat perbelanjaan, mereka sudah sangat tertib. Tepat pukul 20.00 WIB, semuanya sudah bersih,” kata Whisnu dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).

Whisnu menyampaikan PPKM yang berjalan di Surabaya berlaku sejak 11-25 Januari 2021 dengan menerapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberlakukan pembatasan kegiatan guna mengendalikan penyebaran virus COVID-19.

Menurutnya, Instruksi Mendagri tidak jauh berbeda dengan kebijakan pengendalian COVID-19 di Surabaya. Yaitu dalam Perwali nomor 67 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Surabaya, dan Perwali nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perwali nomor 67 tahun 2020.

Foto: dok. Pemkot Surabaya

Meski demikian ada beberapa perbedaan dalam tata laksana PPKM di Surabaya, seperti pengaturan work from home (WFH) 75 persen bagi tempat kerja atau perkantoran. Di Kota Surabaya, ketentuan ini dikecualikan sehingga dapat beroperasi 100 persen khususnya untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dan kegiatan konstruksi.

Sementara itu terdapat perbedaan pada aturan mengenai jam operasional pusat perbelanjaan atau mal di Surabaya, menyesuaikan pada Perwali nomor 67 tahun 2020 mengenai pembatasan jam operasional/jam malam sampai pukul 22.00 WIB.

“Memang di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu sampai pukul 19.00 WIB, namun ketika rapat koordinasi, bisa dilakukan sesuai dengan kearifan lokal. Kita melihat kabupaten/kota juga menutup pukul 20.00 WIB, sehingga pusat perbelanjaan di Surabaya harus tutup pukul 20.00 WIB. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam SE (Surat Edaran) Wali Kota Surabaya nomor 443.2/200/436.8.4/2021,” jelas Whisnu.

Terdapat perbedaan juga pada kapasitas rumah makan atau restoran yang memperbolehkan makan di tempat (dine in), Instruksi Mendagri membatasi sebesar 25 persen sementara Perwali No. 67 Tahun 2020 membatasi 50 persen. Menanggapi hal tersebut, Whisnu menjelaskan SE Wali Kota Surabaya nomor 443.2/200/436.8.4/2021 mengatur bahwa rumah makan bagi yang dine in harus 25 persen.

“Karena dibatasi 25 persen, maka bangkunya tidak boleh lagi disilang, tapi langsung dihilangkan. Itu beberapa perbedaan, yang lain sama semuanya,” tegasnya.

Whisnu berharap seluruh warga Kota Surabaya untuk tidak trauma dengan PPKM ini, karena pelaksanaannya berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah dilakukan sebelumnya. Pembatasan kegiatan kali ini dinilai telah serupa dengan keadaan sehari-hari warga di Surabaya. Di mana warga sudah bisa memasuki new normal yang sesungguhnya.

“Jadi, kegiatan perekonomian tetap jalan terus, tapi protokol kesehatannya kita perketat dengan adanya sedikit perbedaan dari sebelumnya. Makanya saya berharap warga tidak perlu trauma dengan pembatasan ini,” harapnya.

Denda untuk Pelanggaran Protokol Kesehatan

PPKM di Surabaya, Ini Beda Aturan Pusat-Daerah & Sanksi Pelanggaran

Foto: dok. Pemkot Surabaya

Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Irvan Widyanto menegaskan pelanggar protokol kesehatan (prokes) di Surabaya akan didenda administratif sesuai dengan Perwali nomor 67 tahun 2020.

Ia menjelaskan, denda bagi perorangan sebesar Rp150 ribu sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum akan didenda administratif mulai dari Rp500 ribu hingga Rp25 juta tergantung jenis usahanya.

“Denda ini sudah diberlakukan. Bahkan, sebelum PPKM berlaku, denda ini sudah diberlakukan. Teman-teman camat juga banyak yang melaporkan terkait pengenaan denda ini. Tapi kami sebenarnya tidak mau mendenda, kami hanya ingin masyarakat patuh dan disiplin protokol kesehatan,” tegas Irvan.

PPKM di Surabaya, Ini Beda Aturan Pusat-Daerah & Sanksi Pelanggaran

Foto: dok. Pemkot Surabaya

Mantan Kasatpol PP Surabaya ini pun menegaskan denda administratif akan langsung ditransfer ke nomor rekening Kas Daerah, sehingga petugas di lapangan tidak akan menerima uang tunai.

“Jadi, para pelanggar prokes itu akan disita KTP-nya dan mereka harus membayar denda. Jika dia sudah membayar denda via transfer ke rekening kas daerah, maka dia bisa langsung mengambil KTP-nya. Jika selama 7 hari tak kunjung membayar denda, maka KTP-nya bisa diblokir oleh Dispendukcapil Surabaya,” jelas Irvan.

Lebih lanjut, Irvan mengajak semua pihak terutama warga Kota Surabaya untuk terus menjaga dan mentaati protokol kesehatan di mana pun berada.

“Tidak boleh kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Menurut kami, vaksin terbaik adalah perubahan perilaku dengan biasakan yang tidak biasa, dengan cara itu, insyaallah COVID-19 di Surabaya akan segera selesai,” pungkasnya.

(adv/adv)

Terima kasih telah membaca artikel

PPKM di Surabaya, Ini Beda Aturan Pusat-Daerah & Sanksi Pelanggaran