Jakarta –

Khilafatul Muslimin membangun sistem pendidikan sendiri setingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi sebagai sarana untuk pengkaderan. Para siswa tidak diajarkan materi soal Pancasila dan UUD 1945, tetapi lebih kepada doktrinasi khilafah.

“Kemudian yang menjadi keprihatinan kita bersama khususnya dalam pengkaderan ini, siswa-siswa di dalam setiap sekolah tidak pernah diajarkan Pancasila. Itu diatur di mana sekolah-sekolah ini, berbasis khilafah dan tidak pernah mengajarkan Pancasila dan UUD 45,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2022).

Hengki mengatakan, mereka juga melarang siswanya menghormat kepada bendera lain, selain bendera Khilafatul Muslimin. Bahkan kata Hengki, mereka tidak wajib tunduk kepada pemerintah RI.

“Tidak pernah ada bendera, tidak boleh menghormat ke bendera selain bendera Khilafatul Muslimin. Artinya seperti kami sampaikan tadi tidak wajib tunduk pada pemerintah,” ujarnya.

Hengki menambahkan, siswa yang ada di sekolah Khilafatul Muslimin hanya diperintah untuk taat kepada khalifah, bukan kepada pemerintah.

“Taat hanya kepada kholifah sedangkan kepada pemerintah itu tidak wajib. Kemudian juga diajarkan di sini bahwa sistem yang sudah final adalah khilafah. Tujuan khilafah itu thogut, atau setan, iblis,” jelasnya.

Pendidikan Singkat

Selain itu, Hengki menyebut, sistem pendidikan juga berbeda dari yang biasanya. Di mana jenjang pendidikan setara sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi ditempuh secara singkat.

“Mereka memiliki sekolah dari SD (belajar) tiga tahun, SMP dua tahun, SMA dua tahun dan dua universitas,” kata Hengki.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.