Cianjur –

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cianjur diminta untuk tetap netral dan tidak melakukan mobilisasi massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, Desember mendatang.

Apalagi dalam kontestasi Pilbup Cianjur tahun ini Plt Bupati Cianjur Herman Suherman dan sosok birokrat Oting Zaenal Muttaqin muncul sebagai Bakal Calon Bupati.

Herman yang didampingi TB Mulyana diusung lima partai, mulai dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PAN, PPP, dan NasDem. Sedangkan Oting Zaenal Muttaqin yang didampingi Wawan Setiawan diusung Partai Gerindra dan Partai Demokrat.

Komisioner Bawaslu Cianjur Hadi Dizkri Nur mengatakan majunya Oting dan Herman Suherman membuat risiko terjadinya mobilisasi ASN semakin tinggi.

“Seperti yang kita ketahui, Herman Suherman itu petahana dan Oting itu mantan Sekda yang kini masih menjabat sebagai Kepala Disdikbud. Jadi semakin rawan terjadinya mobilisasi (ASN),” kata Hadi, via telepon seluler, Jumat (14/8/2020).

Menurutnya, perlu ada pengawasan ketat dalam Pilbup mendatang. Tidak hanya dalam pertemuan-pertemuan tapi juga hingga di media sosial.

“Dukungan berupa postingan apalagi dalam acara akan kami pantau. Mengingat risikonya tinggi, dengan adanya bapaslon dari petahana dan birokrat,” kata dia.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur Budi Rahayu Toyib menambahkan pihaknya selalu mengingatkan para ASN di lingkungan Pemkab Cianjur untuk bersikap netral.

Meskipun ada Bapaslon dari petahana dan birokrat, ASN ditekankan untuk fokus bekerja tanpa terpengaruh apalagi menjadi pelaku mobilisasi massa dari ASN.

“Kami sudah tegaskan juga ASN tidak berpolitik dalam Pilbup melalui Surat Edaran Bupati Cianjur tentang Netralitas ASN dalam Pilbup. Sanksi tegas bakal dikenakan jika ada yang tidak netral,” ujarnya

(mso/mso)