Jakarta –

Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menyebut isu penundaan pemilu merupakan bukan inisiatif pemerintah, melainkan partai politik (parpol). PKS meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait hal ini.

“Polemiknya akan selesai kalau Presiden tegas menyatakan Pemilu dilaksanakan 2024. Itu pernyataan sederhana dan mudah. Kecuali jika Presiden punya pendapat lain,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Mardani bicara pentingnya penjelasan dari Jokowi terkait isu penundaan pemilu ini. Menurutnya Jokowi memiliki kewajiban moral agar polemik tersebut tidak berkepanjangan.

“Semua narasinya akan disampaikan ke Presiden. Sebagai kepala negara, penjaga konstitusi, Pak Jokowi punya kewajiban moral memberi penjelasan. Biar polemik penundaan pemilu segera berhenti,” ujarnya.

PKS, kata Mardani, akan terus mengawal agar pemilu diselenggarakan pada 14 Februari 2024. PKS tegas menolak penundaan pemilu.

“Semua mengawal pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024. PKS tegas menolak penundaan Pemilu,” ujanya.

Untuk diketahui, tiga ketua umum partai politik mengusulkan pemilu 2024 ditunda. Ketiganya yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Setneg: Penundaan Pemilu Inisiatif Parpol

Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan isu tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Dia mengatakan isu itu merupakan inisiatif parpol.

“Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret,” kata Faldo, Senin (28/2).

Faldo melanjutkan, presiden sedang total mengawal transformasi besar, Kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.

“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” ujarnya.

(eva/jbr)