Jakarta –

Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mendorong pembelajaran tatap muka terbatas. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta agar dibentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mengawasi sekolah tatap muka.

Hal itu disampaikan Dede dalam diskusi virtual bertajuk ‘Tatap Muka Demi Siswa’ Sabtu (5/6/2021). Awalnya, Dede menyampaikan soal pertemuannya dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang membahas soal pembelajaran tatap muka (PTM).

“Saya baru kemarin sore ketemu Gubernur Jawa Barat. Kang Emil gimana nih PTM? Kita buka tapi sistemnya kayak PPSM. Artinya apa, di Jabar di daerah yang banyak penyebaran, pemaparannya itu daerah Bodebek yang deket-deket dengan Jakarta.Tapi kalau di Garut, Pangandaran, Ciamis yang pergerakan masyarakatnya tidak banyak justru angkanya kecil cenderung hijau ke abu-abuan,” kata Dede.

“Artinya nggak bisa disamakan bahwa Jabar semua angkanya tinggi. Untuk masalah sekolah, pemerintah daerah harus mampu untuk melihat skala mikronya bukan skala besarnya bukan skala Provinsinya, oleh karena itu kami akan buka, ini kata Ridwan Kamil,” sambungnya.

Dede menuturkan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka tergantung bagaimana kondisi di setiap daerah. Untuk itu kata Dede, siap atau tidaknya pembelajaran tatap muka dilihat dari kesiapan masing-masing daerah.

“Saya setuju pemerintah daerah lah yang punya pemahaman tentang kondisi di wilayah daerahnya. Oleh karena itu menurut kami dari Komisi X masalah soal PTM menjadi catatan penting apakah daerahnya siap,” tuturnya.

Menurut Dede pemerintah perlu mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri untuk membentuk Satgas pembelajaran tatap muka. Nantinya kata Dede, Satgas akan bertugas mengawasi protokol kesehatan pada pembelajaran tatap muka di sekolah.

“Pentingnya membuat Satgas pengawasan tatap muka. Bahkan saya agak menyindir sedikit. Kalau Kemendikbud ini kan gampang mengeluarkan SKB ya, SKB seragam apalah. Keluarkan SKB mengenai pengawasan tatap muka, ini antara Kemendagri dengan Kemendikbud, Kemenag juga perlu dengan Kemenkes, sehingga ada tugas tambahan melakukan pengawasan,” ujarnya.

Selanjutnya, tanggapan pihak Kemdikbud: