Jakarta –

Pembahasan mengenai pembagian jam masuk kantor untuk mengurangi kemacetan di Jakarta masih digodok. Polda Metro Jaya menyebut efektivitas regulasi tersebut akan ditentukan minggu depan dalam forum group discussion (FGD) bersama Pemprov DKI dan instansi terkait lainnya.

“Ini kan sudah dilakukan beberapa kali FGD dan ini sudah masuk, pak Gubernur juga sangat merespons kalau nggak salah dengar minggu besok ada FGD terakhir katanya. Jadi nanti minta pendapat lagi dari pihak terkait bagaimana efektivitas dari pada pengaturan jam kerja,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Senin (15/5/2023).

Latif mengatakan, regulasi terberat akan dibahas secara matang agar nantinya tidak berdampak pada hal lainnya. Termasuk dalam hal ini mengurangi produktivitas.

“Jadi jarak yang betul, pengaturan jam kerja ini jangan sampai mengurangi produktivitas masyarakat dalam bekerja. Intinya gitu,” ujarnya.

Latif menambahkan jika regulasi tersebut diterapkan diharapkan bisa mengurai macet di Jakarta. Ia mencontohkan aktivitas masyarakat yang meningkat pada pukul 08.00 WIB bisa dibagi untuk mengurai kemacetan.

“Jadi ada hitungannya, orang daripada macet di jalan, lebih baik nunggu dulu di rumah gitu kan, nanti berangkatnya, ada yang masuk jam 8 ada yang jam 10. Daripada semua masuk di jam 8 kan jadi macet semuanya. Ini yang jatah jam ini biar jam 8 dulu gitu, jatah yang jam ini berangkat jam 10 kan gitu,” jelasnya.

“Tapi kalau nggak ada pengaturan waktu kerja yang kita buat ini, semua akan datang bersama dan akan terjadi kemacetan,” imbuhnya.

Latif menegaskan, regulasi yang diambil nantinya diharapkan bisa berdampak baik pada masyarakat. Khususnya dalam mengatasi kemacetan yang kerap kali menjadi keluhan.

“Tapi mudah-mudahan, yang kita upayakan betul-betul bisa membantu masyarakat. Kita kaji, mungkin ada pro dan kontra tentunya, tapi intinya kami tidak ingin ada pengaturan ini mengurangi produktivitas masyarakat,” imbuhnya.

(wnv/mea)