Jakarta –

Peneliti KITLV Ward Berenschot bicara mengenai kekhawatirannya akan cyber troops atau pasukan cyber di Indonesia. Dia mengungkap hasil penelitian bahwa cyber troops dipakai elite politik juga elite ekonomi jadi alat untuk memanipulasi opini publik di media sosial (medsos) untuk kepentingan tertentu.

Temuan hasil penelitian itu disampaikan Ward dalam diskusi bertema ‘Pasukan Siber, Manipulasi Opini Publik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia’ yang digelar secara daring, Senin (1/10/2021). Riset ini merupakan hasil kolaborasi LP3ES, Universitas Diponegoro, KITLV Leiden, Universitas Amsterdam, Universitas Islam Indonesia hingga Drone Emprit.

Riset dilakukan kurang lebih sekitar dua tahun belakangan dengan mewawancarai 78 orang buzzer medsos.

“Poin utama yang menarik, cyber troops itu fenomena yang ternyata memang muncul, yang tumbuh dari organisasi kampanye elektoral di Indonesia. Maksudnya, dengan organisasi tim sukses di Indonesia,” kata Ward mengawali pemaparannya.

Ward mengatakan, ada 4 fungsi dalam cyber troops. Pertama adalah buzzer yang bertugas mendistribusikan konten. Biasanya seorang buzzer punya 10 hingga ratusan akun medsos. Kedua adalah content creator yang bertugas membuat konten yang menarik misalnya lewat meme atau tagar.

“Lalu ketiga adalah koordinator,” ujar Ward. Koordinator punya peran vital untuk memberi instruksi ke buzzer, juga mengatur timing yang tepat.

Keempat adalah influencer. Ward mengatakan influencer ini biasanya bukan anggota resmi dalam cyber troops, namun dibayar untuk mendukung salah satu calon dalam kampanye atau mendukung kebijakan tertentu.

“Ada gaji yang cukup baik yang bisa didapat anggota cyber troops. Penting untuk meneliti dari mana muncul uang ini,” katanya.

Ward mengungkap, cyber troops selama ini dimanfaatkan elite politik hingga elite ekonomi untuk kepentingan mereka. Salah satu contohnya dalam kampanye digital di pilpres, pilgub, dll.

“Ada semacam elite politik dan elite ekonomi dan juga orang dari circle pemerintah yang semua menggunakan cyber troops. Dan itu bisa muncul dari pemerintah, dari partai politik. Jadi macam-macam orang yang menggunakan cyber troops untuk membela kepentingan mereka,” ungkapnya.

Ward mengatakan, cyber troops dimanfaatkan untuk menyebar isu yang tidak benar, melemahkan debat publik. Dia mencontohkan salah satunya adalah pelemahan KPK lewat isu Taliban.

“Itu juga alasan mengapa kitra harus khawatir tentang fenomena ini karena memang konklusi utama dari penelitian ini adalah cyber troops merupakan ancaman untuk demokrasi di Indonesia,” ujar Ward.

(hri/hri)