Jakarta –

Pemprov DKI Jakarta berencana mendesain ulang jalur pedestrian yang terdapat di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Seperti apa?

“(Pedestrian di) Simpang Santa yang akan di re-desain,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023).

Syafrin menyampaikan Pemprov DKI menggandeng Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dalam rencana mendesain ulang jalur pedestrian di Simpang Santa. Sejauh ini, ITDP telah melakukan survei untuk mencari tahu karakteristik kebutuhan jalur bagi pejalan kaki maupun pesepeda.

“Terakhir tanggal 7 teman-teman dari ITDP sudah melakukan survey terkait karakteristik lalu lintas karena kita melakukan survey sebelumnya di 28, kemudian tanggal 3 dan tanggal 7. Setelah mendapat karakteristik secara utuh itu kemudian yang sekarang dilakukan analisis data dan didesain terkait dengan kebutuhan pejalan kaki dan pesepeda,” terangnya.

Pemprov DKI maupun ITDP intens berdiskusi menentukan konsep pedestrian di lokasi tersebut. Tentunya, desain akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sesuai data yang telah dihimpun.

“Masih di re-desain. Jadi dari data data yang dikumpulkan kemudian dilihat kebutuhannya berapa itu di desain itu dikomunikasikan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Trotoar di Simpang Santa berubah fungsi menjadi jalan raya setelah Pemprov DKI melakukan rekayasa lalu lintas di sana.

Pantauan di lokasi, Minggu (16/4/2023), barier beton dipasang memanjang di persimpangan hingga pos polisi. Adapun jalan raya yang baru diaspal terlihat menimpa trotoar dan jalur sepeda.

Komunitas Bike To Work atau B2W Indonesia menilai trotoar yang diubah jadi jalan raya tidak tepat. Menurutnya, jalur sepeda efektif mengendalikan kemacetan.

“Pengembangan lajur sepeda di Jakarta adalah yang paling progresif di dunia saat ini, jadi seharusnya dipertahankan dan diperluas secara masif di seluruh wilayah kota. Apa pun yang dilakukan DKI Jakarta akan menjadi benchmark bagi kota-kota lain tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Lajur sepeda selain sebagai penanda kemajuan peradaban kota, juga sangat efektif mengendalikan kemacetan dan emisi kendaraan,” kata Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima dalam keterangannya.

Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfres Sitorus mengkritik pembongkaran trotoar yang dijadikan jalan raya. Menurutnya, penghancuran jalan raya sebagai langkah kemunduran.

“Apa yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, hendaknya dipertahankan dan jangan set back agar masyarakat terfasilitasi dengan baik untuk memanfaatkan non-motorized mobility, terutama berjalan kaki. Penghancuran trotoar menjadi jalan raya, jelas langkah set back,” kata Alfres.

(taa/zap)