Jakarta –

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor. Perjanjian tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di Kota Bogor.

Diketahui, surat kerja sama antara kedua pihak ditandatangani oleh Plt Direktur Angkutan BPTJ Saptandri Widiyanto bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo. Penandatanganan yang berlangsung Senin (19/7) di Balaikota Bogor ini disaksikan pula oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Plt Direktur Angkutan BPTJ Saptandri Widiyanto mengatakan pihaknya bersama Kemenhub mengucapkan terima kasih atas peran dan dukungan Pemkot Bogor dalam pelaksanaan layanan angkutan umum dengan mekanisme BTS.

“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan implementasi serta legal basic dari pelaksanaan BTS. Ini merupakan salah satu program dari Kemenhub dan sudah berjalan di kota-kota lain. Sedangkan untuk BPTJ ini merupakan program yang pertama,” ungkap Saptandri dalam keterangan tertulis, Selasa (20/7/2021).

Ia mengungkap BTS di Kota Bogor merupakan pilot project yang diharapkan dapat diikuti oleh kota-kota lain se-Jabodetabek.

“Kota Bogor menjadi pilot project dari kota-kota yang lain di Jabodetabek yang dikemas dengan mekanisme BTS. Pada waktu itu skema ini kita berharap bisa berjalan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Namun dalam perjalanannya, yang merespons dan memberikan tanggapan positif artinya langsung action adalah Kota Bogor. Sedangkan Kabupaten belum memenuhi persyaratan formal,” jelasnya.

Saptandri menambahkan pihaknya percaya Pemkot Bogor akan mendukung sepenuhnya perjalanan dan implementasi layanan ini. Sehingga, mekanisme BTS diharapkan mampu memberikan manfaat untuk warga.

“Diharapkan nanti pada 23 Juni sudah ada tanda tangan kontrak antara BPTJ dengan pemenang lelang penyedia layanan untuk operator. Sebelumnya ada 7 peserta dan akan ditunjuk 1 yang memang memenuhi syarat, baik secara administratif, teknis, legal maupun rencana operasi,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan ada dua hal yang harus terus dikawal agar program BTS di Kota Bogor bisa berjalan dengan baik.

“Pertama, kita pastikan pengadaan sampai meluncurnya semua unit itu bisa berjalan baik di Kota Bogor. Termasuk kita sama-sama mengevaluasi konsep koridor yang kemarin saya berikan tambahan, masukan, dan saran. Tetap akan dicoba enam koridor, sambil dievaluasi,” jelas Bima.

Sementara itu, langkah kedua yang harus dipersiapkan adalah sosialisasi kepada warga. Bima menerangkan Humas, Kominfo, Organda dengan semua elemen harus membuat konsep yang rapi dan sistematis sehingga sosialisasi yang dilakukan nantinya dapat disambut dengan antusias.

“Ini bukan sekadar sosialisasi adanya bus itu, tetapi secara keseluruhan. Sehingga kultur naik angkot, berhenti di mana saja itu bisa mulai sama-sama kita kikis, kita bangun kultur baru. Ini sosialisasi yang harus masif,” terangnya.

Di kesempatan berbeda, Kadishub Kota Bogor Eko Prabowo mengungkap program BTS ini memanfaatkan bus berukuran 3/4 dan akan beroperasi di enam koridor, antara lain.

– Koridor 1: Terminal Bubulak – Yasmin – Warung Jambu – Baranangsiang/Cidangiang

– Koridor 2: Terminal Bubulak – Stasiun Bogor – KRB – Baranangsiang/Cidangiang – Ciawi

– Koridor 3: Terminal Bubulak – Stasiun Bogor – KRB – Suryakencana / Empang – Sukasari – Lawanggintung – Ciawi

– Koridor 4: Ciawi – Baranangsiang / Cidangiang – KRB – Warung Jambu – Pomad / Ciparigi

– Koridor 5: Ciparigi – Stasiun Bogor

– Koridor 6: Parung Banteng – Warung Jambu (melalui R3)

“Untuk operasi, kita masih tunggu operator pemenang lelang. Sekarang masih proses akhir dari lelang. Nanti akhir Juli ada pengumuman pemenang lelang yang akan melaksanakan BTS di Kota Bogor,” kata Eko.

Eko menilai program ini sangat baik dalam konteks penataan transportasi, sesuai dengan Perda Kota Bogor yakni mewujudkan program konversi 3:1 (tiga angkot menjadi satu bus).

“Program ini sesuai koridor yang ada harus menyesuaikan dengan aturan main di kami, yaitu busnya ada berapa, akan menghilangkan angkot. Kalau busnya ada 75 unit berarti angkot yang akan berkurang 225 unit,” jelasnya.

“Ke depan, mudah-mudahan ada juga kita usulkan subsidi untuk yang feeder untuk angkot. Jadi nggak ngetem atau kejar setoran lagi. Sehingga ada kepastian pelayanan tentang angkutan, penumpang juga nyaman di dalam angkutan. Karena semua standar pelayanannya dihitung,” pungkasnya.

(ads/ads)