Klaten –

Pemkab Klaten mengalokasikan anggaran lanjutan gedung serbaguna yang diberi nama Grha Megawati di APBD 2022 senilai Rp 19 miliar. Anggaran yang sudah disetujui di pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 itu rencananya digunakan membangun pagar dan paving.

“Iya betul sudah disetujui di pembahasan, kalau tidak salah kemarin Rp 19 miliar. Itu untuk pagar dan lainnya, agar gedung bisa segera digunakan, tidak untuk pagar saja tapi detail teknisnya di dinas terkait,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Klaten yang membidangi pembangunan, Basuki Effendi kepada detikcom, usai rapat paripurna persetujuan Raperda di DPRD, Kamis (28/10/2021).

Basuki menjelaskan anggaran Rp 19 miliar itu merupakan anggaran lanjutan dari tahun sebelumnya. Sebab tahun depan gedung serbaguna itu ditargetkan sudah bisa digunakan.

“Karena targetnya 2022 gedung bisa digunakan. Itu anggaran lanjutan untuk menyelesaikan agar gedung bisa segera digunakan,” papar Basuki.

Basuki menerangkan pembangunan Grha Megawati tahun ini merampungkan pembuatan dapur, masjid dan paving depan. Dia menyebut pihaknya sempat mengajukan usulan pengurangan anggaran tapi gagal.

“Akhirnya diputuskan di badan anggaran, tidak ada pengurangan. Alasannya agar bisa segera digunakan masyarakat,” terang Basuki.

Basuki menjelaskan saat ini Grha Megawati itu telah menyerap anggaran sekitar Rp 65 miliar. Sedangkan total anggaran yang direncanakan mencapai Rp 90 miliar.

“Total kurang lebih sampai saat ini Rp 65 miliar. Total nantinya Rp 90 miliar kalau tidak salah,” imbuh Basuki.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPRD Klaten, HM Nurholis Madjid. Nurcholis menyebut pihaknya sempat mempertanyakan anggaran pembuatan pagar senilai Rp 19 miliar itu saat rapat KUA PPAS di komisi.

“Itu untuk pembuatan pagar dan lain-lain totalnya Rp 19 miliar. Kemarin sudah dirapatkan dengan dinas, sempat ada yang keberatan tapi akhirnya disetujui,” terang Nurcholis pada detikcom di DPRD.

Selanjutnya, Komisi III DPRD Klaten ungkap sempat ada penolakan sebelum anggaran itu diketok…