Jakarta –

Kominfo dituding meloloskan situs judi online di pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat buntut pemblokiran sementara PayPal hingga Steam. Anggota DPR RI Fadli Zon meminta Kominfo teliti dalam melakukan verifikasi.

“Seharusnya lebih teliti dalam verifikasi dan riset terhadap aplikasi yang dibatasi. Kalau betul judi online lolos maka Kominfo perlu membatalkan,” ujar Fadli Zon, saat dihubungi, Senin (1/8/2022).

Sedangkan terkait pemblokiran sementara PayPal dan Steam, Fadli menilai sebaiknya diberi relaksasi. Sebab aplikasi-aplikasi tersebut dinilai bermanfaat bagi anak muda.

“Sedangkan aplikasi PayPal dan sejumlah aplikasi lain yang bermanfaat bagi para anak muda kreatif di berbagai kegiatan usaha digital harusnya diberi relaksasi jangan sampai merugikan rakyat kita yang menggunakan aplikasi tersebut,” tuturnya.

Fadli juga meminta Kominfo untuk mendengar aspirasi dari masyarakat yang menggunakan berbagai aplikasi tersebut. Terlebih menurutnya, aplikasi-aplikasi itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

“Perlu lebih banyak mendengar dari pengguna aplikasi sebagai aspirasi mereka. Aplikasi- aplikasi tersebut kan bisa menciptakan lapangan kerja, income dan pajak bagi negara,” kata Fadli.

Diketahui beberapa situs yang diduga judi online dan sudah terdaftar di PSE meliputi Ludo Dream, Topfun Domino Qiu Qiu, MVP Domino, Higgs Domino Island, Pop Poker, Pop Gaple, dan lain-lain.

Menkominfo Johnny G Plate sebelumnya menegaskan pihaknya tidak kecolongan situs judi online.

“Tidak ada yang kecolongan, tidak ada judi online yang dibuka ruangnya di Indonesia karena apa, judi online menabrak undang-undang,” kata Plate usai mendaftarkan Partai NasDem ke KPU untuk Pemilu 2024, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Plate menegaskan Kominfo berkomitmen membersihkan judi online, radikalisme, dan pornografi di ruang digital RI. Plate menegaskan apa yang Kominfo lakukan semata-mata merupakan penegakan hukum.

“Ini penegakan aturan, ini keberpihakan dan konsistensi kita sebagai negara hukum yang menetapkan hukum sebagai panglima kita, hukum sebagai panglima. Pada saat kita melaksanakan penegakan hukum dan aturan mari bersama-sama kita kawal, kita dukung,” kata Plate.

Plate menyebut Kominfo memberi ruang lebar kepada PSE demi perkembangan ruang digital dan ekonomi digital di Indonesia. Meski demikian, dia menyebut aturan tetaplah aturan dan harus ditaati.

(dwia/idn)