Jakarta – Pemerintah Kota Surabaya mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan bertahap sejak Senin (6/9). Hal ini mengingat Surabaya telah memasuki level 2 berdasarkan asesmen situasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 35 Tahun 2021, Surabaya masih menduduki level 3, namun daerah level 2 dan 3 sudah diperbolehkan menggelar PTM.

Pada tahap awal, Pemkot Surabaya hanya menggelar PTM di 15 SMP. Adapun proses pelaksanaan PTM juga dilakukan dengan hat-hati dan penerapan protokol kesehatan ketat. Selain itu, demi keamanan PTM, Pemkot Surabaya juga terus melakukan evaluasi secara berkala.

“Alhamdulilah kita bisa menggelar PTM, karena para pakar baik epidemiologi maupun dari Persakmi sudah memberikan arahan. Namun, ini bukan berarti euforia, tapi bagaimana kita menjaga mindset bahwa protokol kesehatan harus tetap dipertahankan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Terkait pelaksanaan PTM, Eri juga telah memastikan Satgas COVID-19, pakar kesehatan dan epidemiologi telah merekomendasikan 15 SMP negeri dan swasta untuk menggelar PTM terbatas. Adapun sekolah tersebut telah melalui proses asesmen dan simulasi.

“Saya sampaikan hanya 25 persen PTM itu. Ini bukan berarti setelah boleh 50 persen kita euforia, tidak. Ini karena kehati-hatian saja,” jelasnya.

Untuk memastikan kelancaran PTM hari pertama, Eri bersama Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo turut meninjau langsung pelaksanaannya. Dari hasil tinjauannya, Eri memastikan jika PTM tahap awal berjalan lancar, maka pihaknya akan meningkatkan kapasitas peserta didik yang masuk ke sekolah.

“Sehingga awal kita buka 25 persen, setelah itu naik lagi 35 persen dan seterusnya. Nah, kalau sudah terbiasa, aman dan nyaman menerapkan prokesnya, insyaallah itu yang bisa membuat kita semakin jauh lebih baik daripada hari ini,” tuturnya.

Sementara itu, Supomo mengatakan pihaknya juga memastikan akan terus mengevaluasi secara berkala bagi sekolah yang melaksanakan PTM maupun simulasi. Selain itu, pihaknya juga mewajibkan lembaga pendidikan untuk mengirimkan video laporan kegiatan PTM.

“Kita lakukan evaluasi setiap hari pelaksanaan PTM. Tim dari Dispendik juga setiap hari turun ke sekolah. Selain itu, mereka (sekolah) wajib mengirimkan video kegiatan PTM sebagai bahan evaluasi ke depannya. Bahkan, Jumat (10/9) besok, akan ada evaluasi bersama para pakar,” kata Supomo.

Supomo menyebut evaluasi tidak hanya dilakukan kepada lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan PTM, namun terhadap sekolah yang masih melaksanakan simulasi.

“Kami evaluasi juga sekolah-sekolah yang melaksanakan simulasi, baik itu SD atau SMP. Yang simulasinya berjalan baik, akan ditingkatkan ke PTM. Jadi, setelah evaluasi Jumat besok, kemungkinan besar akan ada tambahan jumlah sekolah yang menggelar PTM dan mungkin juga ada sekolah dasar yang sudah boleh melakukan PTM,” jelasnya.

dok. Pemkot Surabaya

Sementara itu, Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), dr. Windhu Purnomo mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah di tengah situasi COVID-19 di Surabaya yang mulai menurun. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan, termasuk dalam implementasi PTM terbatas di sekolah.

“Kalau aman, ya aman, tapi harus terus (protokol kesehatan dijaga), Pak Wali Kota bilang jangan euforia. Harus waspada dengan prokes. Kami berharap bisa langsung level 1 atau bahkan level 0,” kata dr Windhu.

Soal pelaksanaan PTM, dr Windhu juga meminta seluruh pihak, termasuk sekolah tetap memperhatikan disiplin protokol kesehatan. Pasalnya, diperlukan kerja sama seluruh elemen dalam memerangi virus dan memutus mata rantai pandemi di Surabaya.

“Kalau mau kerja sama, semua memerangi virus, ya bisalah kita semua. Melihat Pak Wali Kota begitu semangat, insya Allah, kita bisa terkendali. Sangat membaik,” ujarnya.

Di sisi lain, Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur, Estiningtyas Nugraheni menjelaskan soal hal terpenting dalam pelaksanaan PTM. Menurutnya, PTM menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan situasi pandemi. Oleh karena itu, memutus mata rantai pandemi menjadi pekerjaan rumah terbesar saat ini.

“Pemutusan mata rantai ini tidak ada keistimewaan di semua tempat. Baik sekolah maupun aktivitas yang lain kan semua sama, harus disiplin prokes,” kata Esti.

Terkait hal ini, Esti pun berharap seluruh pihak dapat ikut terlibat dan berperan dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 mulai dari pemerintah, peserta didik, wali murid, pengelola sekolah maupun masyarakat. Terlebih selama 24 jam anak-anak tidak hanya beraktivitas di lingkungan sekolah sehingga penularan virus dapat terjadi di luar kegiatan PTM.

“Jangan sampai peluang keluar rumah ini kemudian extended, ada hal-hal lain yang terjadi. Sehingga bukan karena PTM yang membuat anak-anak punya risiko. Artinya ini butuh peran serta masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat ini baru terdapat 15 sekolah yang telah melaksanakan PTM terbatas. Sekolah tersebut meliputi SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 10, SMPN 12, SMPN 15, SMPN 19, SMPN 26, SMPN 28, SMPN 46 dan SMPN 62. Sementara itu untuk SMP swasta yakni, SMP YBPK 1, SMP 17 Agustus, SMP GIKI 2, dan SMP Santa Maria Surabaya. (adv/adv)