Klaten – Pengurus DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Klaten mengaku sempat ditawari uang Rp 100 juta lebih untuk hadiri KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Namun tawaran itu ditolak karena tegak lurus ke Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Betul, Wakil Ketua DPC Abriyanto ditawari sejumlah uang dan tiket untuk berangkat ke Deli tapi lapor ke saya dan menyatakan menolak. Uangnya besar di atas Rp 100 juta tapi di bawah Rp 125 juta,” jelas Ketua DPC Partai Demokrat Klaten, One Krisnata, kepada wartawan di kantor DPC PD Klaten, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Senin (8/3/2021).

Menurut One, yang menawari uang itu adalah ajudan mantan anggota DPR RI. Jika bersedia berangkat ke KLB di Deli Serdang pekan lalu, uang yang dijanjikan akan dibayarkan belakangan.

“Yang nawari itu salah satu ajudan mantan anggota DPR RI Partai Demokrat. Jadi ini orang dari grupnya Anas, Nazaruddin dan grup-grup tersebut,” lanjut One.

One menegaskan, jika ada pengurus DPC PD Klaten yang berangkat ke KLB dan mengatasnamakan DPC maka akan dipecat. Selain itu orang tersebut akan dituntut secara hukum.

“Kalau dia masih pengurus akan dipecat langsung. Kalau berangkat dan hore-hore saja atas nama pribadi bebas mau ke mana tapi kalau berangkat menandatangani mengatasnamakan DPC akan diproses pidana,” sambung One.

“Kalau ada yang mengatasnamakan DPC Klaten berangkat KLB, itu penipuan, kita tidak memberikan kuasa dan kita tidak memberangkatkan siapapun. Kalau itu ada akan kita proses pidana,” ancam One.

Saat ini pihaknya telah membentuk tim untuk menelusuri siapa saja yang ditawari berangkat ke KLB. Selain itu, DPC Partai Demokrat Klaten kini menunggu instruksi DPP.

“Ada tiga orang ditawari. Tapi tiga orang itu termasuk Abriyanto (Wakil Ketua), tapi Abriyanto sendiri menolak. Jadi masih ada dua orang yang kami telusuri dan mereka ini sudah tidak menjadi pengurus,” kata One.

“Kita menunggu komando ketua umum. Kita di Rakorda kemarin siap turun ke jalan jika diperintahkan,” tambah One.

Sikap sementara saat ini, DPC PD Klaten menolak KLB di Deli Serdang karena ilegal dan tidak sesuai AD/ART. Berkaitan kemungkinan ada DPC Demokrat tandingan, One tidak khawatir sebab itu dinamika politik. Tapi jika ada yang merebut kantor DPC maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

“Kita tidak khawatir mereka memunculkan DPC tandingan karena itu bagian politik. Tapi kalau mengambil alih kantor kita laporkan pidana sebagai perampokan karena kantor ini milik pribadi,” pungkas One. (rih/ams)