Jakarta –

Sejumlah peristiwa yang terjadi di Tanah Air dalam sepekan ini mendapat perhatian lebih dari publik. Salah satunya perihal pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi pendukung negara Pancasila.

“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” ucap Puan di sela pengumuman pasangan cagub-cawagub Sumbar dukungan PDIP, Rabu (2/9/2020). Puan saat itu mengumumkan rekomendasi Pilgub Sumbar yang jatuh kepada Mulyadi dan Ali Mukhni.

Mungkin, Puan pun tak menyangka pernyataannya bernada harapan itu bakal menuai polemik. PDIP pun sampai menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan maksud pernyataan Puan.

“Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai, mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers secara virtual, Rabu (2/9).

Meskipun telah dijelaskan, kritik tetap menyasar ke Puan. Setidaknya ada dua anggota DPD dari Sumbar yang melontarkan kritik, salah satunya Emma Yohana.

“Secara pribadi maupun sebagai anggota DPD RI asal Sumatera Barat, tentu saja saya tidak nyaman dengan pernyataan itu, karena terkesan masih meragukan komitmen Sumatera Barat terhadap negara Pancasila,” kata Emma kepada wartawan di Padang, Kamis (3/9).

Selain terkesan masih meragukan komitmen Sumbar terhadap negara Pancasila, Emma merasa pernyataan Puan telah memposisikan Sumbar sebagai pendatang baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pernyataan itu telah memposisikan Sumbar sebagai komunitas baru di Indonesia. Pertanyaan saya, Bung Hatta yang selalu bahu-membahu dengan Bung Karno untuk memerdekakan negeri ini, sesungguhnya siapa?” tanya dia.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon juga ikut mengkritik Puan. Fadli menyatakan, hanya orang yang tak mengerti sejarah yang masih meragukan Pancasilais masyarakat Sumbar.

“Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila,” kata Fadli Zon seperti dikutip melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, pada Kamis (3/9).

Atas polemik yang terjadi, berbagai pihak pun menyarankan Puan agar meminta maaf. Anggota DPR dari dapil Sumbar II, Guspardi Gaus menilai tak pantas seorang Puan berbicara seperti itu.

“Saya sarankan sebagai Ketua DPR, beliau ini ketua saya, beliau ini pejabat negara kalau memang salah menyampaikan sesuatu sampaikan saja permohonan maaf bahwa ‘saya minta maaf kepada masyarakat Sumbar yang sudah tersinggung yang sudah menyakiti hati terhadap pernyataan yang sudah saya sampaikan ini, bahwa saya maksud bukanlah seperti itu,” kata Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sumbar II, Guspardi Gaus di kompleks parlemen pada Kamis (3/9).