Jakarta –

NasDem menanggapi pernyataan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini yang mengatakan usulan penundaan pemilu 2024 inisiatif partai politik (parpol). Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali meyakini usulan penundaan pemilu itu datang dari keinginan partai.

“NasDem percaya bahwa usulan tersebut hanya keinginan personal,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

Ahmad Ali menyebut pemerintah tak mungkin memobilisasi parpol-parpol terkait usulan tersebut. Sebab, ujar dia, pemerintah telah bersepakat dengan DPR soal tahapan pemilu, termasuk dengan jadwal gelaran pemilu.

“Nggak mungkin pemerintah memobilisasi parpol karena pemerintah sudah bersepakat dengan DPR tentang tahapan pemilu,” ujarnya.

Dia juga menyinggung sikap Presiden Jokowi yang telah menegaskan tak mau memperpanjang masa jabatannya. “Pak Presiden dalam banyak kesempatan sudah memberi penegasan bahwa beliau tidak mau memperpanjang masa jabatannya,” pungkasnya.

Setneg: Penundaan Pemilu Inisiatif Parpol

Diketahui, tiga ketua umum partai politik mengusulkan pemilu 2024 ditunda. Ketiganya adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan isu tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Dia mengatakan isu itu merupakan inisiatif parpol.

“Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret,” kata Faldo, Senin (28/2).

Faldo melanjutkan, presiden sedang total mengawal transformasi besar, Kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.

“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” ujarnya.

(fca/gbr)