Jakarta –

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, berbicara soal idealnya Kementerian Agama (Kemenag) dipisahkan dengan Kementerian Haji. PP Muhammadiyah mengatakan usulan itu memiliki peluang untuk efisiensi.

“Kalau haji dipisah dari Kemenag mungkin bisa lebih efisien, independen, dan akuntabel,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti saat dihubungi, Rabu (5/6/2024).

“Ada pembelajaran dana abadi umat (DAU) ya yang sebelumnya di bawah Kemenag menjadi BPKH,” tambahnya.

Abdul menyebut semua itu adalah wewenang presiden. Dia mengatakan pihaknya sempat mendengar soal wacana tersebut.

“Itu wewenang presiden. Saya sempat mendengar kabar wacana tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy, terkait Rumah Sakit Haji Indonesia di Arab Saudi. Said kemudian menyinggung idealnya Kementerian Agama (Kemenag) dipisahkan dengan Kementerian Haji.

“Kami sebenarnya di Komisi VIII dulu 2004, 2009 sudah mengusulkan Rumah Sakit Haji di Saudi Arabia dan sekaligus membangun maktab di Saudi,” ujar Said dalam rapat dengan Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).

Said menilai lebih pas Kementerian Agama terpisah dengan Kementerian Haji. Kendati demikian, lanjutnya, Said tak berani menyampaikan hal itu lantaran bukan pemenang Pilpres 2024.

“Namun kebentur ternyata penguasanya bukan Kementerian Haji, penguasanya di Saudi itu Kementerian Dalam Negeri. Memang idealnya Kementerian Agama itu sendiri, Kementerian Haji sendiri tapi karena saya bukan pemenang, saya tidak berani Pak, he-he-he…,” ucap Ketua DPP PDIP itu.

(azh/aud)