Jakarta –

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara halal bihalal dengan jajaran Istana Wapres secara virtual. Ma’ruf memaparkan program kerja yang akan dilakukan selama sisa masa jabatan, salah satunya penanganan Papua.

“Saya yakin kunci utama keberhasilan kerja kita ini adalah kekompakan, kerja sama, sinergi, dan kolaborasi. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar suasana kerja yang kondusif ini terus kita jaga bersama ke depannya,” kata Ma’ruf pada acara Halal Bihalal virtual Wakil Presiden dengan Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Wapres serta Perangkat Wapres, Rabu, (19/5/2021).

Ma’ruf mengatakan suasana kerja yang kondusif bisa mendorong penyelesaian tugas-tugas dengan baik. Dia menyebut tugas yang bisa diselesaikan dengan baik akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Dalam 3,5 tahun ke depan saya benar-benar ingin fokus pada penyelesaian tugas-tugas yang menjadi fokus kerja Wakil Presiden. Saya tidak ingin ada yang mangkrak atau yang tidak tuntas. Saya ingin semuanya ‘netes’ atau membuahkan hasil yang nyata dan membawa manfaat serta maslahat bagi rakyat dan umat,” jelas Ma’ruf.

Ma’ruf kemudian memaparkan enam program yang menjadi fokus utamanya. Pertama, pada bidang ekonomi dan keuangan syariah Ma’ruf menargetkan pada tahun 2024 telah terbangun ekosistem yang solid bagi pengembangan industri halal, keuangan dan dana sosial syariah, serta tumbuh dan berkembangnya usaha syariah, bisnis syariah.

Kedua, Ma’ruf memaparkan program bidang pengentasan kemiskinan. Dia menargetkan Indonesia bisa menurunkan kemiskinan ekstrem melalui reformasi perlindungan sosial dan reformasi pemberdayaan rumah tangga.

“Prasyarat dalam melaksanakan reformasi tadi adalah tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis rumah tangga dan Data Terpadu UMKM yang dapat dimutakhirkan dengan secara cepat menggunakan metodologi terbaik,” ujar Ma’ruf.

Fokus ketiga adalah di bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ma’ruf mengatakan peningkatan produktivitas akan dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi individu, pemanfaatan teknologi, dan mendorong lembaga keuangan yang ramah UMKM.

Keempat, di bidang reformasi birokrasi, Ma’ruf mengatakan birokrasi harus efisien dan efektif. Kelima adalah di bidang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ma’ruf mengatakan program di Papua dan Papua barat menggunakan pendekatan kesejahteraan.

“Supaya tidak ada salah persepsi, seakan-akan penanganan Papua itu lebih pendekatan keamanan, padahal justru kita ingin pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan. Keamanan itu adalah untuk melindungi masyarakat dan juga jalannya pembangunan dari gangguan-gangguan,” ucapnya.