Jakarta –

PKS mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak 75 pegawai KPK tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dinonaktifkan. PKS meminta agar pimpinan KPK segera mencabut SK penonaktifan 75 pegawai KPK tersebut.

“Pimpinan KPK juga mesti segera mencabut SK penonaktifan 75 pegawai KPK,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Selasa (18/5/2021).

Mardani beralasan pencabutan SK penonaktifan 75 pegawai KPK atas dasar TWK yang dilakukan berpotensi melanggar hukum dan etika publik. Dia menyebut persoalan TWK tersebut juga tidak diatur dalam Undang-undang KPK beserta turunannya.

“Mengingat TWK berpotensi melanggar hukum dan etika publik karena tidak diatur dalam UU KPK yang baru beserta peraturan turunannya (PP No 41 2020),” ucapnya.

Lebih lanjut Mardani menilai memang sudah seharusnya penonaktifan 75 pegawai KPK lewat TWK ditolak. Dia juga menyinggung terkadang memberantas korupsi memang harus dilakukan dengan cara-cara ‘radikal’ lantaran para koruptor juga melakukannya dengan radikal.

“Memang harus seperti ini, terlebih secara peraturan Perundang-undangan KPK yang baru tidak mengatur alih status kepegawaian KPK melalui TWK. Mesti diingat, terkadang memberantas korupsi perlu dilakukan dgn ‘radikal’, karena para koruptor pun juga radikal. #SkandalNasionalKPK. Dan tentu apresiasi kepada Pak Jokowi yang telah mendengar suara publik serta menjaga semangat pemberantasan korupsi. Tidak membiarkan KPK diperlemah, sikap yang beliau tunjukkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ucap Jokowi.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” imbuhnya.

(maa/tor)