Jakarta –

Kementerian Pertahanan (Kemhan) sempat melontarkan wacana agar para mahasiswa bisa ikut pendidikan militer atau Program Bela Negara. Para rektor perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait wacana itu.

“Secara khusus kami memang di MRPTN belum memutuskan atau rapat soal itu. Karena wacana saja kan. Kalau wacana saja maka saya minta tanggapan dari teman-teman saja secara informal. Pendapatnya itu terbelah, kira-kira begitu,” kata Ketua Umum Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho saat dihubungi pada Sabtu (22/8/2020).

Jamal mengatakan ada sebagian rektor yang setuju dengan adanya wacana pendidikan militer di tingkat univeritas. Menurutnya, Sebagian rektor yang sepakat dengan wacana tersebut merujuk pada negara lain yang sudah menerapkan wajib militer.

“Ya karena memang ada di beberapa negara misalnya di Korea, China, Jepang munkgin ya, memang ada istilah wajib militer itu. Dia menggunakan rekomendasi-rekomendasi itu,” ucap Jamal.

Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) ini mengatakan sebagian rektor yang tidak setuju dengan wacana Pendidikan Militer meminta agar program terkait bela negara yang sudah ada di kampus untuk ditingkatkan. Jamal menyebut, mereka juga meminta kegiatan seperti Resimen Mahasiswa (Menwa) untuk lebih diefektifkan.

“Teman-teman yang kurang setuju, ‘sudahlah (program) yang sudah ada bela negara ini ditingkatkan saja, karena sudah dipraktikkan oleh beberapa perguruan tinggi’. Ada juga yang menagatakan Menwa dan lembaga lain yang mendidik kedisiplinan, cinta Tanah Air, dan toleransi dan sebagainya itu diefektifkan lagi,” jelas Jamal.

Selain itu, Jamal mengatakan ada juga sebagaian rektor yang mempertanyakan urgensi dari adanya wacana Program Bela Negara. “Memang ada juga rekan-rekan para rektor yang ‘apa sudah segenting ini kah?’, kira-kira itu,” ucap Jamal.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada terkait wacana Program Bela Negara, menurut Jamal, semua rektor sepakat untuk meningkatkan nilai-nilai rasa cinta Tanah Air, toleransi, serta antiradikalisme. Menurutnya, hal itu harus terus didorong agar generasi muda tidak kehilangan akar budaya Indonesia.

“Tetapi yang sama dalam pemahaman para rektor itu adalah bagaimana kita bisa dan mampu untuk meningkatkan rasa cinta kepada bangsa, toleransi, antiradikalisme, kemudian menghargai perbedaan, cinta Tanah Air. Itu rata-rata para rektor mengatakan justru itu lah yang harus kita dorong supaya para milenial kita, mahasiswa kita tidak tercabut dari akar budaya kita, Indonesia,” tuturnya.