Jakarta –

Menko Polhukam Mahfud Md buka suara terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berbuntut tersingkirnya 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos. Mahfud yang menyebut pro-KPK, tidak berbuat banyak dalam hal tersebut.

“Pak saya tahu soal KPK, kalau bapak tanya ke saya, saya sejak dulu pro-KPK pak, sejak dulu,” kata Mahfud dalam ‘Dialog Menko Polhukam: Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum, dan Keamanan’ seperti disiarkan kanal YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021).

Mahfud lalu berbicara saat dirinya menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dirobohkan melalui Undang-Undang. Menurutnya, kondisi saat itu sama halnya terjadi pada KPK saat ini.

“Tetapi keputusan tentang KPK tidak terletak di pemerintah saja, ada di DPR, ada di partai, ada di civil society yang pecah juga, civil society ini akan pecah,” ujar Mahfud.

Dia menganggap bahwa para pegawai KPK yang ‘disingkirkan’ adalah orang-orang baik. Namun, kata dia, ukuran ‘orang baik’ buat dirinya, belum tentu dinilai baik oleh orang lain.

“Kata bapak itu, 12 orang (75 pegawai) itu orang baik-baik, pak ya kata bapak, kata saya tapi kata yang lain tidak, lalu ukurannya siapa yang mau dianggap benar? Saya dengan Novel Baswedan, pak, baik,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan korupsi saat ini jauh lebih gila dibandingkan dengan era Orde Baru. Dia menyampaikan pemerintah diwarisi limbah masa lalu.

“Saudara, saya katakan, saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang ni hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar apa jumlahnya, semakin meluas,” sambungnya.

Mahfud mengatakan banyak yang komplain mengapa kasus BLBI dibiarkan hingga puluhan tahun. Mahfud menjelaskan kasus BLBI merupakan limbah masa lalu yang harus diselesaikan.

“Mari kita lihat, orang harus paham ini agar tidak selalu menyalahkan, ‘Pemerintah kok diam saja, kemarin itu goblok, kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun’,” kata Mahfud menirukan komplain.

“Saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden enam tahun, saya baru jadi menteri satu tahun, kalau 20 tahun, berarti 16 tahun sebelumnya itu bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan,” ujarnya.

(fas/dhn)