Jakarta –

Jalur khusus road bike di Jakarta yang sempat diwacanakan akhirnya menjadi kenyataan saat ini. Pemerintah Provinsi DKI telah menyiapkan jalur khusus road bike saat weekend di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu.

Sebelum adanya kebijakan road bike di JLNT Kampung Melayu, Pemprov DKI pernah mewacanakan sejumlah rencana terkait jalur khusus road bike. Mulai dari road bike masuk tol hingga dibuatkan jalur khusus sepeda di Sudirman Thamrin. Simak selengkapnya.

Wacana road bike masuk tol yang tak diizinkan

Pemprov DKI pernah merencanakan road bike masuk tol. Hal itu diusulkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

Anies mengusulkan hanya road bike atau sepeda balap yang menggunakan jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta untuk Minggu pagi. Alasannya, karena road bike merupakan sepeda dengan klasifikasi kecepatan tinggi, sehingga harus ada jalur khusus agar tidak membahayakan pesepeda lain.

“Kita pahami bahwa para pesepeda, khususnya yang komunitas road bike ini, itu mereka memiliki spesifikasi tersendiri. Mereka saat bersepeda itu kecepatannya tinggi, kemudian mereka berkelompok, dan tentu jika ini difasilitasi bersamaan dengan warga lainnya, itu akan tetap berpengaruh pada aspek keselamatan pengguna pesepeda lainnya,” kata Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/8).

Karena soal kecepatan itu, menurut Syafrin, rombongan road bike perlu dipisah dengan pesepeda santai.

“Untuk itu, perlu pemikiran agar disiapkan satu ruang yang kemudian bisa mereka gunakan untuk melakukan kegiatan dengan road bike ini,” katanya.

Namun banyak yang tidak setuju atas usulan itu, warga khawatir hal itu justru akan membahayakan pengendara road bike. Sebab, angin di jalan tol befitu kencang.

Kementerian PUPR pun tidak setuju dengan usulan itu. PUPR tidak mengeluarkan izin.

“Kita sudah mendapat surat dari Kementerian PUPR bahwa itu tidak diizinkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dihubungi detikcom, Sabtu (6/2/2021).

Meski demikian Syafrin juga tidak memerinci alasan Kementerian PUPR tidak mengeluarkan izin. Menurutnya, surat tersebut sudah keluar sejak 2020 lalu.

“Tahun lalu suaratnya, saya lupa tanggalnya,” katanya.

Simak selengkapnya