Sebab, kata Budiman, bukan hanya meriset, mereka juga mesti membantu menyelesaikan ego sektoral yang sampai hari ini memang menjadi salah satu hambatan mengoordinasikan program penanggulangan kemiskinan.

Hal itu selaras dengan ucapan Prabowo saat rapat perdana Kabinet Merah Putih empat bulan lalu. BP Taskin diharapkan dapat mengatasi kesulitan program-program di antara kementerian dengan cepat.

“Bukan maksud saya untuk mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, tetapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, kita harus segera atasi. Mari kita akui bahwa birokrasi kita terkenal sangat ribet dan lambat,” kata Prabowo pada Rabu, 23 Oktober 2024.

BP Taskin sementara ini berkantor di Grand Kebon Sirih Lantai 5, Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 35, Jakarta Pusat. Gedung tersebut juga ditempati Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, yang memiliki tugas serupa dengan BP Taskin pada pemerintahan sebelumnya.

Anggaran BP Taskin pun sempat terdampak efisiensi anggaran. Namun efisiensi itu, hemat Budiman, tak memengaruhi kinerja maupun kegiatan lembaganya.

“Kena (efisiensi anggaran), bakal kena, memang kena, tapi itu nggak ada hubungannya, itu nggak ada hubungannya. Karena bagaimana juga kami ini, masalah kami itu khas, bukan soal anggaran. Masalah kami sebagai lembaga baru SOTK-nya baru turun minggu lalu. Sebelum turun, kami nggak boleh ngangkatorang,” ucapnya.

Lebih lanjut Budiman menambahkan anggaran BP Taskin nantinya tak terbatas pada APBN, tetapi juga memungkinkan untuk melakukan pencarian hibah di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan Perpres Nomor 163 Tahun 2024 Pasal 38 Ayat 2, dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi akan diambil dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pembentukan BP Taskin sebenarnya bukanlah merupakan suatu urgensi, terutama dikarenakan sebelumnya sudah pernah ada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah bekerja selama bertahun-tahun.

“Tidak efektif ya menurut saya karena harus mulai dari nol lagi. Kalau TPN2K kan sudah bertahun-tahun, kenapa tidak melanjutkan itu saja nanti diganti nama dengan tetap membawa orang lama ini,” jelas Esther kepada detikX.

Esther menilai pembentukan BP Taskin sendiri sejak awal tidak segaris dengan pemerintahan yang ingin efisiensi anggaran sejak awal. Ia menduga pembentukan badan ini merupakan upaya untuk bagi-bagi kue kekuasaan saja karena koalisi yang gemuk.