Jakarta –

Larangan pesta malam dari Pemkab Musi Rawas Utara (Muratara) berujung protes warga. Aksi unjuk rasa warga itu sampai memblokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).

Blokade jalan itu terjadi sejak Senin (17/5/2021) pukul 17.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Aksi digelar di Desa Karang Anyar, Desa Batu Gajah Baru, dan Desa Maur Baru, Muratara.

“Nah, gara-gara pesta malam tidak boleh, jalan ditutup, nah, ayo pemerintah Muratara bagaimana solusinya,” kata salah seorang warga ketika dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (18/5/2021).

Warga meminta Pemkab Muratara tidak melarang pesta malam yang sudah menjadi tren di masyarakat sejak dulu. Sedangkan warga setempat diduga sudah memiliki sebuah kesepakatan semacam persatuan pesta malam.

“Kami tidak sepakat dengan keputusan penutupan pesta malam. Kalau dibatasi sampai jam 12 malam kami masih tidak masalah, karena di desa kami ada persatuan pesta malam. Kami yang sudah menyumbang uang di acara pesta malam itu bagaimana untuk mengembalikannya kalau ke depannya pesta malam ditutup,” kata dia.

Pejabat daerah setempat kemudian mendatangi lokasi Jalinsum yang ditutup warga. Mereka mencoba menenangkan warga yang melakukan unjuk rasa. Akhirnya jalan yang sempat diblokade pun dibuka kembali.

Dalam video yang diterima detikcom, Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Muratara, Devi Suhartoni dan Ahmad Inayatullah, bersama Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto dan Dandim 0406 MLM Letkol (Inf) Erwinsyah Taufan turun langsung ke lokasi blokade.

Di hadapan masyarakat, Devi menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyosialisasikan soal larangan pesta malam ini sejak jauh hari. Bahkan sebelumnya juga sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muratara Nomor 17 Tahun 2019 tentang pesta malam.

“Bapak-Ibu harus tahu, Perda-nya sudah ada, masalah ini sudah kami sosialisasi selama dua bulan bahwa akan ada penegakan, seluruh kades sudah kami kasih tahu, supaya tidak terjadi gejolak seperti ini,” kata Devi di lokasi kejadian.

Devi mengaku pihaknya sudah dua bulan melakukan sosialisasi tersebut. Devi mempersilakan warga yang ingin protes atau menyampaikan usulan solusi.

“Mau protes silakan, demonstrasi tidak masalah, itu hak demokrasi, tetapi pada ruang yang tepat, bukan dengan cara menutup jalan. Andai Bapak Ibu mau ke kantor saya, terbuka lebar, rumah dinas saya terbuka, silakan datang, mari kita diskusi, jangan menutup jalan, malu kita,” katanya.