Pembentukan KPK dilatari dengan semangat pemberantasan korupsi dan merosotnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan RI dan Polri. KPK pun berperan sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Megawati menjelaskan waktu itu dirinya memandang pembentukan KPK diperlukan untuk mendisiplinkan kalangan elite atau pemimpin rakyat yang melakukan korupsi. “Yang korupsi pasti kalangan elite. Karena itu, saya mau teken untuk didirikannya KPK,” kata dia.

Harus ingat pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena itulah, jangan korupsi!”

Karena itu, Megawati mengingatkan para kadernya untuk tidak main-main. Dia menegaskan, keuangan di tingkat elite berada dalam kontrol Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan KPK. “Gimana? Kalian masih mau ‘main’? Coba pikir, kader yang baru masuk mungkin kaget-kaget kalau saya ngomong seperti ini. Jadi, menurut saya, please, dedikasikan seluruh pikiran dan nuranimu bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Berdasarkan catatan detikcom, banyak politikus dari berbagai partai diciduk KPK selama kurun waktu 2014 hingga 26 September 2017. Mereka aktif di DPR, DPRD, hingga kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota madya.

Tercatat, Partai Golkar terlibat korupsi terbanyak dalam periode tersebut, yaitu sembilan kali. PDIP, partai yang dikomandoi Megawati, di urutan kedua terbanyak dengan tujuh kasus korupsi.

Namun, sekitar dua bulan setelah peringatannya kepada para calon kepala daerah, Megawati harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak dia inginkan. Sejak pekan terakhir November 2020 hingga Desember 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga kader PDIP.