LaNyalla Sebut Presidential Threshold Perlemah Sistem Presidensial

Jakarta

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri acara ‘Simposium Politik: Terbunuhnya Sistem Demokrasi Akibat Presidential Threshold dan Kepentingan Partai Politik’ yang diselenggarakan UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya hari ini.

Pada kesempatan ini, LaNyalla membahas soal fungsi Presidential Threshold untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi. Namun, ia menilai pada kenyataannya Presidential Threshold justru memperlemah demokrasi.

“Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensil, agar presiden terpilih punya dukungan kuat di parlemen, justru secara teori dan praktik, malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/11/2021).

Terkait hal ini, LaNyalla mengatakan partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Adapun hal ini mengakibatkan adanya bagi-bagi kekuasaan, yakni partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah.

“Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Juga pengesahan Perppu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah,” katanya.

Melihat dari sisi manfaat dan mudarat, LaNyalla menilai Presidential Threshold justru memberi banyak kerugian karena Ambang Batas pencalonan presiden menyumbang polarisasi tajam di masyarakat.

Dalam hal ini, Ambang Batas berdampak terhadap minimnya jumlah calon, terutama dalam dua kali Pilpres, yang hanya menghadirkan 2 pasang calon presiden dan wakil presiden. Kondisi ini, menurut LaNyalla, memungkinkan terjadinya perpecahan di masyarakat.

“Bagaimana kita melihat pembelahan yang terjadi di masyarakat. Antar kelompok berseteru dan selalu melakukan antithesa atas output pesan yang dihasilkan baik dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi. Puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan Vis-à-vis Pancasila dengan Islam. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat anti-thesa untuk menjelaskan identitas dan posisi. Padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam,” ungkapnya.

Lebih lanjut LaNyalla mengungkapkan Ambang Batas juga dapat menyebabkan kegaduhan nasional akibat adanya masyarakat yang saling melakukan persekusi dan melaporkan ke ranah hukum. Tak hanya itu, beberapa tradisi seperti sweeping bendera hingga sweeping forum diskusi juga kerap terjadi di masyarakat.

“Inilah dampak buruk penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah. Di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan,” jelas LaNyalla.

LaNyalla mengaku berkongsi dalam politik merupakan hal wajar. Namun hal ini dapat memberi dampak buruk saat kongsi tersebut dilakukan dengan mendesain agar hanya ada dua pasang capres dan cawapres. Menurutnya, kondisi ini dapat memecah bangsa.

“Jika polarisasi rakyat dan kegaduhan terjadi dalam skala nasional serta masif, siapa yang diuntungkan? Jelas para Oligarki yang sibuk menumpuk kekayaan dengan menguras sumber daya di negeri ini. Karena faktanya, hampir separo sumber daya alam dan kekayaan negeri ini dikuasai segelintir orang saja. Padahal para pendiri bangsa bercita-cita untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Senator Jawa Timur ini pun menyebut Ambang Batas Pencalonan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebab, Presidential Threshold tak mendorong potensi bangsa yang sejatinya memiliki banyak calon pemimpin.

“Rakyat menjadi berkurang pilihannya karena semakin sedikit kandidat yang bertarung. Tentu saja hal itu semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin terbaik. Padahal entitas civil society yang ikut melahirkan bangsa dan negara ini seharusnya juga diakomodasi. Oleh karena itu, saya keliling ke banyak kampus membicarakan soal ini. Mahasiswa sebagai kalangan terdidik, dan agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk memikirkan masa depan negara ini, demi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

(fhs/ega)

Terima kasih telah membaca artikel

LaNyalla Sebut Presidential Threshold Perlemah Sistem Presidensial