Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung peningkatan kualitas dan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya pada 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas. Kawasan ini meliputi KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Lombok-Mandalika, KSPN Labuan Bajo, dan KSPN Manado- Likupang.

Melestarikan Alam

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam maupun manusia.

Namun, kurangnya perencanaan dan rendahnya kualitas penataan kawasan, menjadi permasalahan utama saat ini, yang berdampak terhadap minimnya sarana parkir, kurangnya ruang terbuka hijau dan tidak teraturnya fasilitas bangunan. Seperti halnya kawasan pariwisata Pantai Bebas Parapat, Danau Toba. Pemanfaatan ruang sekitar Danau Toba yang bercampur (mixed-use) menyebabkan sering terjadi kemacetan di wilayah tersebut.

Untuk itu, Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan Penataan Kawasan Parapat, yang merupakan satu pola penataan yang diwujudkan dengan penataan kembali lingkungan dan pembangunan fasilitas baru. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas wisata di kawasan Danau Toba.

Penataan Kawasan Parapat yang dibiayai dari APBN sebesar Rp 84,6 miliar ini meliputi Penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat, Penataan Ruang Terbuka Publik (RTP) Parapat, serta pembangunan 2 gerbang penanda masuk kawasan wisata Danau Toba, yaitu Gerbang Kawasan Parapat dan Gerbang Sisera-sera. Kawasan Pantai Bebas Parapat dilengkapi dengan wahana bermain dan olahraga seperti, skate park, jogging area, serta menara pandang untuk menikmati keindahan alam Danau Toba.

Selain itu, untuk mencegah pencemaran air Danau Toba dari limbah domestik di kawasan tersebut, Kementerian PUPR juga membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Parapat. Instalasi ini dibangun mulai Jalan Sisingamangaraja, Terminal Sosor Saba hingga Jalan Anggarajim, dan berakhir di IPAL Parapat yang berada di Pantai Bebas.

Pantai Bebas (dok. Kementerian PUPR)

Presiden RI Joko Widodo menilai kegiatan Penataan Kawasan Parapat hasilnya sudah sangat baik. Hal ini disampaikan saat meresmikan Pantai Bebas Parapat, dan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan tokoh adat Batak.

“Saya melihat sudah ada perbaikan menyeluruh, sehingga nanti Menteri Pariwisata bisa membangun kembali citra kawasan dengan melakukan re-branding sehingga antara Danau Toba dengan kawasan-kawasan destinasi pariwisata yang lain masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Saya melihat ada potensi besar di Kawasan Danau Toba ini,” kata Jokowi.

Merawat Kawasan Budaya

Tidak hanya menjaga kelestarian alam, dukungan pembangunan infrastruktur pada KSPN Danau Toba yang dilakukan oleh Kementerian PUPR juga mencakup kawasan budaya, antara lain Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan. Dua kampung adat ini merupakan pusat kerajinan tenun ulos di Pulau Samosir yang selama ini dikenal sebagai desa wisata unggulan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut).

Kondisi Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan sebelum dilakukan penataan (dok. Kementerian PUPR)

Menurut Presiden, dengan adanya revitalisasi Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan, diharapkan konservasi terhadap warisan pusaka Suku Batak dapat dilakukan dengan baik.

“Terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah yang telah mendukung program revitalisasi yang dikerjakan Kementerian PUPR. Kalau saya boleh tanya, program revitalisasi ini baik atau baik? Kalau jawaban saya, baik sekali. Karena terakhir saya ke sini 2,5 tahun yang lalu, dibandingkan dengan kondisi saat ini, betul-betul kelihatan penataannya sangat baik,” kata Jokowi.

Hal ini ia sampaikan saat meresmikan Penataan Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan di Kabupaten Samosir, Rabu (2/2).

Kondisi Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan setelah dilakukan penataan (dok. Kementerian PUPR)

Dalam kesempatan tersebut, Pekerjaan Penataan Kampung Ulos Hutaraja seluas 16.000 m² dan Huta Siallagan seluas 11.000 m² dimulai pada tahun 2020 dan selesai pada 2021. Penataan keduanya di antaranya meliputi revitalisasi atap rumah bolon, pembangunan rumah baru, toilet umum, bangunan kios, amphitheater, plaza, jalan lingkungan, signage, IPAL Komunal, area parkir, dan pusat informasi. Biaya pembangunannya bersumber dari APBN dengan total sekitar Rp 55,8 miliar.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan proses revitalisasi rumah adat di Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan, yang merupakan cagar budaya, melibatkan tukang-tukang lokal setempat. Sehingga dapat menjadi workshop/media latihan bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan keahlian dan memelihara keberlanjutan tradisi yang unik. Kegiatan ini juga membantu masyarakat meningkatkan perekonomian saat Pandemi COVID-19.

Dukungan infrastruktur pada setiap kawasan pariwisata diharapkan mampu menciptakan penataan ruang publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. (adv/adv)