Jakarta –

Kepada Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman meminta agar kelompok kriminal bersenjata (KBB) di Papua tidak harus diperangi. Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi menilai bahwa menangani KKB Papua harus menggunakan pendekatan non-militer.

“Ya namanya aja KKB, kriminal kan, kalau kriminal itu kan civil justice, jadi memang kita anggap masih KKB, kalau kriminal itu metode penanggulangannya memang harus secara civil justice, atau istilahnya pendekatannya bukan pendekatan militer approach, kalau militer approach dia separatis nah itu harus ditanggulangi secara militer, kalau militer kan hidup atau mati,” kata Bobby kepada wartawan, Rabu (24/11/2021).

Bobby mengatakan kelompok kriminal harusnya ditangkap. Setelah dilakukan penangkapan, langkah selanjutnya adalah pembinaan.

“Kalau kriminal kan di tangkap, masih bisa dibina dimasukkan penjara,” katanya.

Lebih lanjut, Bobby menilai pendekatan yang dilakukan Dudung di Papua akan terus dikoordinasikan dengan polisi. Dia menyinggung hubungan Dudung dengan polisi selama ini berlangsung baik.

“Kita lihat selama ini kan koordinasi mereka dengan polisi dikedepankan, saya rasa tidak masalah kan UU tindak pidana teroris pun masih pidana, masih kriminal justice sedangkan kalau militer kalau dia sudah okupasi wilayah itu kan ada persyaratannya,” tutunya.

“Kan kita semua sudah sepakat kalau ini KKB, walaupun memang ada motifnya separatis tapi karena melihat jumlah arsenalnya kan cuma sedikit jadi bukan seperti di Moro di Filipina yang rakyat tidak bisa masuk. Ini kan tanah di Indonesia masih bisa diakses oleh masyarakat,” lanjutnya.

Harap Tak Ada Isu Pelanggaran HAM

Bobby juga menyambut baik arahan Dudung yang meminta agar KKB tak perlu diperangi tapi dirangkul. Dia berharap arahan itu dapat menghilangkan isu pelanggaran HAM di Papua.

“Jadi baik saja, justru itu kan artinya TNI peka sehingga tidak ada lagi isu-isu pelanggaran HAM,” katanya.