Jakarta –

Program Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber atau cyber army menjadi kontroversi. Cyber army ini dibentuk MUI DKI untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10/2021). Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dalam arahannya bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena banyak ilmu yang didapatkan dalam bidang teknologi informasi di era digital saat ini.

“Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena bidang infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi,” kata Munahar, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/11/2021).

Munahar kemudian menyampaikan harapannya agar infokom memiliki cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam. Alasannya, melawan orang yang menyerang umat Islam adalah tugas utama MUI.

Munahar berharap infokom MUI DKI bisa amar ma’ruf nahi mungkar untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan umat Islam. Dia menyebut ada buzzer yang telah menghantam Ulama dan mendiskreditkan umat Islam.

“Tidak bermain di atas mimbar, tapi melalui berita dan informasi yang disebarluaskan melalui kanal resmi MUI DKI seperti media sosial karena perputarannya cepat. MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya,” ujar Munahar.

Selain melawan buzzer penyerang ulama, Munahar juga berharap cyber army ini bisa membela dan membantu Anies Baswedan. Dia mengatakan jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka cyber army bakal mengangkat keberhasilan Anies.

“Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar.

Cyber Army Jadi Polemik

Program MUI DKI kemudian menuai polemik. Partai-partai yang punya kursi di DPRD DKI terbelah antara mendukung dan mengkritik.

Salah satu yang mengkritik keberadaan cyber army ini adalah PDIP. PDIP mengungkit fatwa MUI yang menyatakan buzzer haram.

“Saya rasa tidak bijak membuat Jakarta semakin terpolarisasi seperti ini,” kata Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah saat dihubungi, Jumat (19/11).

“Ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan sendiri oleh MUI terkait buzzer,” sambung Ima.

Selain PDIP, PKB juga mengkritik keras langkah MUI DKI membentuk cyber army membela Anies. PKB turut mengaitkan cyber army ini dengan hibah Rp 10,6 miliar dari Pemprov DKI untuk MUI DKI.

“Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan,” kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).

“Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?” sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.