Jakarta –

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak asal ngomong ketika menyampaikan akan memotong kepala jika pimpinan Polri tidak bisa membersihkan ekor. Herman menyebut Jenderal Sigit sudah mencontohkan hal tersebut di jajaran Mabes Polri.

“Statement kapolri sebagai kepala nomor 1 di institusi Polri bukan asal ngomong, kami menilai selama masa kepemimpinan beliau sebagai Kepala Polri telah menunjukan contoh yang baik dan beliau sangat menjaga martabat institusi,” kata Herman saat dihubungi, Kamis (28/10/2021).

Herman mengatakan Komisi III memberikan apresiasi terhadap Jenderal Sigit yang selama ini tetap berusaha menjaga martabat. Karena itulah, dia meminta agar jajaran Sigit, Kapolda hingga Kasatwil juga bisa menjaga martabat tersebut.

“Oleh sebab itu kami minta agar seluruh jajaran Kasatwil dan para Kepala Polda dan Polres agar memaknai dan menjaga martabat institusi polri di dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian,” ucapnya.

Lebih lanjut, Politisi PDIP ini meyakini cara ‘potong kepala’ yang dikatakan Jenderal Sigit bisa efektif diterapkan di Polri. Dia menyebut cara reward dan punishment sudah dilaksanakan oleh Sigit di Mabes Polri.

“InsyaAllah efektif, karena pernyataan kapolri tersebut pasti beliau laksanakan untuk jajaran Mabes Polri, reward and punishment,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan tidak akan ragu menindak tegas kapolda, kapolres, hingga kapolsek apabila tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya. Sigit menuturkan seorang pimpinan harus bisa menjadi teladan agar dapat mengambil kebijakan yang sesuai.

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit dalam sambutannya di acara penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri Angkatan ke-66, di Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10).

“Kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang. Menjadi teladan, pelayan dan pahami setiap masalah dan suara masyarakat agar kita bisa ambil kebijakan yang sesuai,” tutur Sigit.

(maa/tor)