Jakarta – Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggungjawab atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons pernyataan ini.

“Ya, saya belum paham ya maksudnya Ketua DPRD menyampaikan demikian, yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta yang menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif, Pak Gubernur, saya Wakil Gubernur, ada Sekda dan seluruh wali kota sampai kelurahan punya tugas (dan) fungsi masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing,” kata Riza saat dikonfirmasi, Senin (15/3/2021) malam.

Riza menilai baik eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama khususnya dalam membangun DKI Jakarta. Untuk itu, ia memandang tidak ada yang salah dengan hal ini, mengingat semua pihak bertugas sebagaimana fungsinya.

“Di dewan juga demikian mulai dari ketua, wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi, sampai anggota semua sudah diatur, fungsinya, kedudukannya, kewenangannya, fasilitasnya dan sebagainya semua sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang salah, semua punya tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah keterlibatannya dalam kasus pengadaan lahan DP rumah nol rupiah yang menyeret Dirut Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Menurut Prasetyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah pihak yang semestinya bertanggung jawab dalam kasus ini.

Hal ini diungkapkan setelah Prasetyo saat menghadiri rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta dan direksi Perumda Sarana Jaya pada Senin (15/3/2021). Prasetyo menilai Anies mengerti dengan keterlibatannya dalam program DP rumah nol rupiah.

“Yang bertanggung jawab? Ya Gubernur, Gubernur tahu kok, di sini keterlibatan Gubernur…,” kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan soal siapa yang seharusnya bertanggung jawab terkait kasus dugaan korupsi tersebut.