Jakarta –

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha mengimbau agar masyarakat menjauhi praktik perlintasan luar negeri secara ilegal. Hal ini disampaikan dia terkait tiga kasus kecelakaan kapal pengangkut WNI di perairan Malaysia.

Pekan ini, dua kecelakaan terjadi di perairan Malaysia. Kapal yang tenggelam diduga mengangkut WNI yang hendak menjadi pekerja migran ilegal (PMI) di Negeri Jiran.

“Dua kejadian ini tentu menjadi k kita bersama karena kami mencatat terjadinya peningkatan kasus kecelakaan kapal di Selat Malaka,” kata Judha dalam konferensi pers daring di kanal Youtube MoFA Indonesia, Kamis (20/1/2022).

Judha menerangkan kasus pertama terjadi pada 15 Desember 2021, di mana 21 WNI menjadi korban jiwa. Lalu kasus kedua terjadi pada Selasa (18/1), yang menelan korban jiwa 6 perempuan WNI. Dua hari kemudian (20/1), kejadian serupa terulang dengan menelan 5 korban meninggal dunia.

“Kalau masih ingat sebelum dua kejadian ini, 15 Desember tahun lalu, juga terjadi kecelakaan yang sama di Johor Bahru dan menelan 21 korban jiwa. Dalam kesempatan ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri, terutamanya Malaysia, agar menggunakan jalur-jalur resmi, tidak mengambil risiko yang tidak perlu,” imbau Judha.

“Jika ingin berangat ke Malaysia untuk tujuan bekerja, tentunya sudah ada mekanisme yang sudah disiapkan berdasarkan Undang-undang 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan dapat dikoordinasikan melalui BP2MI,” imbuh dia.

Judha juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap kejahatan perdagangan orang. Judha menyebut modus para calon, atau yang istilahnya tekong, adalah memberangkatkan para pekerja migran secara ilegal.

“Kami juga mengimbau untuk mewaspadai modus-modus TPPO (tindak pidana perdagangan orang) yang biasa digunakan oleh para, istilahnya tekong atau calo, yang memberangkatkan secara ilegal ke Malaysia,” tutur dia.

Terakhir, Judha berharap penegakan hukum terhadap para calo dilakukan oleh aparat. “Dan juga kami mendorong adanya proses penegakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang memberangkatkan secara ilegal,” pungkas dia.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.