Jakarta –

KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka. Proses hukum yang harus dihadapi Lukas Enembe menggelitik partai pengusungnya, Demokrat, bersuara.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, Jumat (23/9/2022), mengaitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kasus yang menjerat kadernya. Andi Arief, di akun Twitternya, mencuit Lukas Enembe diproses KPK usai adanya penolakan kursi Wagub Papua diisi orang usulan Presiden Jokowi.

Andi menyebut orang usulan Jokowi itu adalah Paulus Waterpauw, yang kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat. Andi menyebut Waterpauw tak dapat dukungan dari parpol.

“Pak Prof @mohmahfudmd kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum. Meski, ancaman pada Pak LE dan calon Wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak Jenderal Waterpauw usulan Pak Jokowi, karena Waterpauw tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi,” kata Andi. Cuitan Andi itu membalas komentar Menkopolhukam Mahfud Md yang sebelumnya bicara kasus Lukas Enembe di KPK tak ada unsur politis.

Andi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Lukas Enembe terjadi setelah utusan Jokowi menemui Demokrat terkait urusan kursi wagub Papua yang kosong pasca-meninggalnya Wagub Papua Klemen Tinal pada Mei 2021 lalu.

“Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yang paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men-TSK kan Pak LE utusan Presiden menemui Demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi. Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden,” katanya.

Andi mengatakan pihaknya kooperatif jika ada kader yang terlibat kasus korupsi. Dia menyinggung kasus eks kader PDIP Harun Masiku yang terlibat kasus di KPK. Namun, sebutnya, Masiku disembunyikan partai.

“Pak Prof @mohmahfudmd soal berantas korupsi, Demokrat konsisten minta kader menghadapi jika terlibat. Tak tiru Harun Masiku disembunyikan sebuah partai,” katanya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.